Mataram – Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) NTB, Ridwan Syah mengatakan Pemprov NTB sudah mengusulkan anggaran sebanyak Rp 1,5 triliun ke Pemerintah Pusat, untuk penanganan infrastruktur jalan daerah yang rusak parah melalui Program Instruksi Presiden (Inpres) Jalan Daerah.
“Sebab, persoalan infrastruktur di NTB selalu menjadi tuntutan yang hadir dari masyarakat. Sementara keuangan pemerintah kabupaten/kota, termasuk juga provinsi Terbatas,” katanya saat ditemui di Mataram, kemarin.
Ridwansyah merinci khusus dana untuk pembangunan ruas jalan provinsi diusulkan sebanyak Rp 500 miliar ke Kementerian PUPR. Sedangkan masing-masing Kabupaten/Kota di NTB yang jalannya rusak, rata-rata diusulkan sebesar Rp 100 miliar. Sehingga total dana yang diminta Pemprov ke Pemerintah Pusat untuk pembangunan jalan mencapai Rp 1,5 triliun. “Jadi total semuanya sekitar Rp 1,5 triliun secara keseluruhan,” sebutnya.
Usulan ini kata Ridwan Syah, untuk memenuhi tuntutan masyarakat terkait dengan penanganan infrastruktur jalan di daerah. Termasuk soal realisasi jalan lingkar utara KLU. Pihaknya akan melakukan langkah-langkah kolaboratif agar pembangunan jalan tersebut bisa terwujud.
Bahkan usulan penanganan infrastruktur daerah ini, oleh Pemprov sebenarnya sudah cukup lama disampaikan ke Pemerintah Pusat. Mengingat perbaikan ruas-ruas jalan yang ada di NTB ini memang yang belum mampu ditangani Pemerintah Provinsi dan Kabupaten akibat keterbatasan fiskal.
