Wabup Nurul Adha: ASN Jangan Takut Mengoreksi Pimpinan, Integritas Harus Lebih Tinggi dari Loyalitas

LOMBOK BARAT – Wakil Bupati Lombok Barat Hj. Nurul Adha menyampaikan pesan keras sekaligus reflektif kepada jajaran aparatur sipil negara (ASN) di tengah dinamika pemerintahan dan masa transisi yang sedang dihadapi Kabupaten Lombok Barat.

Ia meminta ASN tidak memahami loyalitas kepada pimpinan sebagai kepatuhan mutlak terhadap setiap instruksi. Sebaliknya, ASN harus memiliki keberanian menyampaikan koreksi ketika kebijakan atau perintah yang diberikan berpotensi bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pesan itu disampaikan Nurul Adha saat memberikan arahan dalam pelantikan H. Saeful Ahkam sebagai Penjabat (Pj.) Sekretaris Daerah Kabupaten Lombok Barat di Ruang Senggigi, Kantor Bupati Lombok Barat, Senin (7/9/2026).

Pelantikan tersebut dihadiri sejumlah kepala organisasi perangkat daerah (OPD) lingkup Pemkab Lombok Barat serta para camat se-Kabupaten Lombok Barat.

Di hadapan jajaran birokrasi, Nurul Adha secara terbuka meminta ASN tidak ragu mengingatkan pimpinan apabila terdapat kebijakan maupun instruksi yang dinilai tidak sesuai aturan.

“Kalau ada perintah saya sebagai pimpinan yang kemudian menyalahi aturan, saya meminta Bapak dan Ibu jangan sungkan untuk mengingatkan. Sampaikan dengan benar kepada saya bahwa itu salah,” tegas Nurul Adha.

Pernyataan tersebut menjadi salah satu pesan paling penting dalam arahannya. Bagi Nurul Adha, keberanian seorang ASN mengatakan sesuatu yang benar kepada pimpinan bukan bentuk pembangkangan, melainkan bagian dari tanggung jawab moral dan profesional seorang aparatur negara.

Loyalitas Bukan Kepatuhan Tanpa Batas

Nurul Adha menilai birokrasi yang sehat tidak dibangun oleh aparatur yang hanya berani mengatakan “iya” kepada pimpinan.

Loyalitas, menurutnya, harus tetap ditempatkan dalam koridor hukum, etika pemerintahan dan kepentingan masyarakat. Ketika sebuah instruksi berpotensi menyimpang dari aturan, ASN justru memiliki tanggung jawab untuk mengingatkan dan meluruskannya.

“Jangan sampai karena takut kepada pimpinan, kemudian kita melakukan sesuatu yang salah. Kalau ada yang keliru, harus kita luruskan,” ujarnya.

Pesan itu sekaligus menjadi pengingat bahwa ASN memiliki tanggung jawab yang lebih besar daripada sekadar menjalankan perintah atasan. Setiap keputusan pemerintahan pada akhirnya berkaitan dengan pelayanan publik, penggunaan kewenangan dan kepentingan masyarakat.

Karena itu, Nurul Adha mendorong terbentuknya budaya birokrasi yang terbuka terhadap kritik dan koreksi.

Menurutnya, pemerintahan membutuhkan aparatur yang tidak hanya cakap secara teknis, tetapi juga memiliki keberanian menjaga batas antara kewenangan, kepatuhan dan aturan.

Integritas Jangan Berhenti sebagai Slogan

Dalam kesempatan tersebut, Nurul Adha juga menyoroti pentingnya integritas sebagai fondasi utama penyelenggaraan pemerintahan.

Ia mengingatkan agar integritas tidak berhenti sebagai jargon yang hanya muncul dalam pidato, dokumen pemerintahan maupun berbagai forum resmi.

“Integritas jangan hanya menjadi slogan. Integritas inilah yang paling kuat dalam membangun sistem pemerintahan kita. Kalau integritas kita jaga, insya Allah sistem dan tata kelola pemerintahan juga akan berjalan dengan baik,” katanya.

Bagi Nurul Adha, integritas harus terlihat dalam keputusan dan tindakan sehari-hari seorang aparatur. Mulai dari menjalankan tugas, menggunakan kewenangan, mengambil keputusan hingga memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Ia juga mengingatkan bahwa kesadaran untuk menjaga integritas seharusnya tidak semata-mata lahir karena ketakutan terhadap lembaga pengawas maupun aparat penegak hukum.

Menurutnya, ada pengawasan yang jauh lebih melekat dalam kehidupan setiap manusia, yakni pengawasan Allah SWT.

“Kenapa kita takut sekali ketika dipanggil KPK, tetapi kita lupa bahwa setiap saat dan di setiap tempat Allah mengetahui dan mencatat amal perbuatan kita,” ungkapnya.

Pesan tersebut memperlihatkan bahwa Nurul Adha menempatkan integritas bukan hanya sebagai persoalan administratif dan hukum, tetapi juga sebagai persoalan moral dan tanggung jawab pribadi.

Pejabat Diminta Terus Meng-upgrade Kompetensi

Selain integritas, Nurul Adha meminta jajaran ASN dan pejabat pemerintahan terus meningkatkan kapasitas diri.

Perubahan regulasi, dinamika pemerintahan serta tuntutan masyarakat yang semakin kompleks, menurutnya, mengharuskan aparatur tidak berhenti belajar.

Ia bahkan menyinggung dirinya sendiri yang harus terus memperbarui pengetahuan setelah memasuki lingkungan pemerintahan dari latar belakang legislatif.

“Saya sendiri dalam posisi ini harus banyak meng-upgrade pengetahuan. Kalau sebelumnya saya menjadi anggota DPR, tidak semua aturan pemerintahan maupun aturan kepegawaian saya pahami. Karena itu kita semua harus terus belajar dan menambah kapasitas,” jelasnya.

Ia berharap budaya belajar dan meningkatkan kompetensi tersebut menjadi bagian dari keseharian birokrasi Lombok Barat.

Sebab, integritas tanpa kompetensi juga dapat membuat penyelenggaraan pemerintahan tidak berjalan optimal. Sebaliknya, kompetensi tanpa integritas berpotensi membuat kewenangan kehilangan arah.

Pesan Khusus untuk Pj. Sekda

Kepada H. Saeful Ahkam yang baru dilantik sebagai Pj. Sekda Lombok Barat, Nurul Adha memberikan penekanan khusus mengenai beratnya amanah yang kini berada di pundaknya.

Ia mengingatkan bahwa jabatan Sekda bukan sekadar posisi administratif, tetapi memiliki peran strategis dalam memastikan roda birokrasi berjalan efektif, terutama ketika Lombok Barat berada dalam masa transisi.

“Yang berat bukan pelantikannya, tetapi amanah dan tanggung jawabnya. Kita sedang berada dalam masa transisi dan masyarakat menunggu bukti bahwa pemerintah mampu keluar dari masa yang berat ini,” katanya.

Karena itu, Pj. Sekda diminta memperkuat koordinasi antar-OPD, memastikan agenda pemerintahan berjalan efektif serta mengarahkan perangkat daerah agar tetap fokus pada pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Dalam situasi transisi, koordinasi menjadi semakin penting. Jangan sampai perubahan kepemimpinan maupun dinamika jabatan justru mengganggu pelayanan publik dan program pemerintahan yang menyentuh langsung kepentingan masyarakat.

Jabatan Bukan Sesuatu yang Harus Dipertahankan Mati-Matian

Nurul Adha juga mengingatkan para pejabat agar tidak terjebak pada orientasi mempertahankan jabatan.

Menurutnya, jabatan merupakan amanah yang memiliki batas waktu. Karena itu, seorang pejabat seharusnya lebih sibuk memikirkan apa yang dapat dikerjakan selama memegang amanah daripada bagaimana mempertahankan posisi tersebut.

“Jabatan itu amanah. Allah memberikan jabatan kepada siapa yang dikehendaki-Nya dan Allah juga dapat mencabutnya. Karena itu, yang harus kita jaga adalah bagaimana amanah tersebut kita laksanakan dengan sebaik-baiknya,” ujarnya.

Pesan itu menjadi relevan di tengah dinamika birokrasi yang selalu mengalami pergantian dan perputaran jabatan.

Bagi Nurul Adha, perubahan posisi adalah bagian dari mekanisme pemerintahan. Yang lebih penting adalah memastikan setiap orang yang mendapatkan amanah mampu memberikan kontribusi terbaik selama menjalankan tugasnya.

Pada akhirnya, rangkaian pesan Nurul Adha dalam pelantikan Pj. Sekda tersebut bermuara pada satu hal: membangun birokrasi yang tidak hanya bekerja, tetapi juga memiliki keberanian moral.

ASN, menurutnya, harus mampu menempatkan loyalitas kepada pimpinan dalam kerangka yang benar loyal kepada tugas, loyal kepada aturan dan pada akhirnya loyal kepada kepentingan masyarakat.

Di tengah masa transisi Lombok Barat, pesan itu menjadi tantangan sekaligus pengingat bagi seluruh jajaran birokrasi: pemerintahan yang kuat bukan pemerintahan yang tidak pernah dikritik, melainkan pemerintahan yang memiliki aparatur berani mengingatkan ketika terjadi kekeliruan.