Ia juga membeberkan mengenai kondisi jalan provinsi di Pulau Lombok sudah mantap 90 persen, sedangkan di Pulau Sumbawa baru 70 persen. “Di Pulau Sumbawa, jalan provinsi yang rusak parah paling banyak di Kabupaten Bima,” katanya.
Namun hanya masalah jalan rusak, terdapat usulan lainnya terkait penanganan pasca banjir di wilayah Pulau Sumbawa. Seperti di Kabupaten Bima, Kabupaten Sumbawa dan Kabupaten Sumbawa Barat. Untuk semua kabupaten/kota akan diberikan bantuan bronjong dari Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian PUPR untuk menangani lokasi – lokasi sungai termasuk pantai yang terkena abrasi. Khusus Kota Mataram, untuk penanganan abrasi di sekitar pesisir pantai Ampenan.
“Selanjutnya usulan terkait air bersih telah diusulkan untuk di Pulau Lombok yaitu SPAM Regional untuk mendapatkan air baku dan Balai Wilayah Sungai (BWS) di mata air Sesaot Lombok Barat. Sehingga kebutuhan air minum dan air irigasi bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya,” ujarnya.
Sebelumnya Menteri PUPR Basuki Hadimuljono memastikan bahwa beberapa ruas jalan daerah di NTB yang telah diajukan Pemprov akan diupayakan untuk mendapatkan penanganan melalui program Instruksi Presiden (Inpres) Jalan Daerah.
“Inpres jalan Ini merupakan target dari bapak Presiden Jokowi untuk menyelesaikan persoalan jalan yang menjadi kewenangan daerah, tetapi ditangani melalui anggaran kementerian. Instruksi Presiden (Inpres) jalan daerah akan turun di tahun 2023,” terangnya.
