Mataram – Di balik pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) NTB 2025, muncul dugaan praktik tak transparan yang melibatkan eksekutif dan legislatif. Direktur Lombok Global Institute (Logis) NTB, Muhammad Fihiruddin, membeberkan kejanggalan yang ia temukan, mulai dari minimnya waktu pembahasan hingga potensi ketidaksesuaian data.
“Saya sudah meminta dokumen rapat pembahasan ke DPRD NTB hampir sebulan lalu, tapi tak kunjung mendapat balasan. Ini menimbulkan pertanyaan besar: apa yang sedang disembunyikan?” ujar Fihir kepada wartawan di Mataram, Selasa (10/12/2024).
Ia menyebut, pengesahan dokumen setebal hampir 30 cm dalam waktu singkat adalah hal yang sulit diterima akal sehat. “Bahkan tim ahli pun butuh waktu berhari-hari untuk menganalisis dokumen setebal itu. Jadi, bagaimana bisa DPRD dan eksekutif menyelesaikannya dalam hitungan jam?” tegasnya.
Tidak hanya itu, Fihir menduga ada praktik “main mata” antara eksekutif dan legislatif. Hal ini diperkuat oleh informasi yang ia terima terkait ketidaksesuaian data antara usulan Bappeda dan hasil yang keluar dari BPKAD. “Jika memang ada perbedaan signifikan, ini harus dijelaskan secara terbuka. Jangan sampai ada keputusan yang merugikan masyarakat,” tambahnya.
APBD NTB 2025 sendiri menunjukkan beberapa perubahan dibanding tahun sebelumnya. Pendapatan daerah turun 6,37 persen menjadi Rp 6,1 triliun, sementara belanja juga menurun 6,86 persen menjadi Rp 5,6 triliun. Di sisi lain, pembiayaan netto justru meningkat tajam hingga 34,40 persen menjadi Rp 97,798 miliar.
“Anggaran ini adalah cerminan masa depan NTB. Jika proses pembahasannya saja tidak transparan, bagaimana masyarakat bisa percaya bahwa penggunaannya akan sesuai kebutuhan?” kritik Fihir.
Ia mendesak DPRD dan Pemerintah Provinsi NTB untuk membuka seluruh dokumen pembahasan kepada publik. “Jangan biarkan ini menjadi preseden buruk. Jika proses seperti ini dibiarkan, masa depan pengelolaan keuangan daerah akan terancam,” pungkasnya.
Isu ini menjadi ujian besar bagi DPRD NTB. Apakah mereka siap memberikan klarifikasi dan membuktikan komitmen transparansi, atau justru memilih bungkam? Semua mata kini tertuju pada gedung dewan.
