Lebih jauh, pihaknya berkomitmen untuk terus memberikan narasi pembanding terhadap seluruh kebijakan yang akan diambil Iqbal-Dinda ke depan.
Tak tanggung-tanggung, PojokNTB mengaku akan konsisten menggelar dialog publik setiap bulan untuk memberikan kritik terhadap seluruh kebijakan yang diambil Iqbal-Dinda.
“Kita akan buat dialog publik setiap bulan.”
Ini kita lakukan sebagai representasi keresahan masyarakat terhadap kinerja pemimpinnya,” jelas Fihiruddin.
Di tempat yang sama, Komisi I DPRD NTB sekaligus Sekretaris DPW PPP NTB, Muhammad Akri, mengapresiasi acara dialog publik tersebut. Menurutnya, dialog publik semacam itu penting untuk terus dilakukan dan sejalan dengan prinsip akuntabilitas publik.
Spesifik terkait tema, Akri menilai, diskursus perihal meritokrasi memang menjadi salah satu isu besar di awal kepemimpinan Iqbal-Dinda. Pihaknya di DPRD NTB berkomitmen mengawal program tersebut.
“Kami di DPRD NTB, khususnya di Komisi I yang memang menjadi bidang kami, akan mengawal serius meritokrasi ini agar sejalan dengan prinsip-prinsip luhurnya,” terang Akri.
Akri menuturkan, Gubernur Iqbal tengah berupaya menjalankan sistem dalam mesin birokrasi. Pada ujungnya nanti, meritokrasi itu akan dinilai masyarakat dalam hal kemampuan memberikan pelayanan publik.
“Nanti Pak Gubernur akan memberikan pertanggungjawaban kepada publik terkait apa yang selama ini dia sampaikan. Dalam konteks ini, publik akan memberikan penilaian,” kata Wakil Ketua Pansus IV DPRD NTB itu.
Akri mengingatkan agar kepala OPD yang diberikan amanah mampu menerjemahkan visi besar Gubernur dan Wakil Gubernur.
“Kalau nanti pelayanan publik malah tersendat, terganggu, kita akan kritisi,” ujarnya.
Di saat yang sama, Akri menekankan harapannya pada pejabat baru yang belum lama ini dilantik. Salah satunya mengenai pemahaman dan kepatuhan mereka pada tugas dan tanggung jawab dalam memastikan terealisasinya visi dan misi Iqbal-Dinda.
