Mataram – Pojok NTB menggelar dialog publik di Meeino Warking, Kota Mataram pada Jumat (16/5/2025) malam. Dialog publik tersebut mengangkat tema “Meritokrasi Ala Iqbal-Dinda: Solusi Birokrasi atau Gimik Politik?”.
Ratusan orang hadir, dari kalangan akademisi, aktivis, advokat, LSM, pegiat, hingga mantan pejabat.
Acara tersebut diinisiasi oleh Pojok NTB dan ditujukan untuk memberikan koreksi, kritik, dan pandangan lain perihal kebijakan Iqbal-Dinda.
Khususnya pada bab meritokrasi.
Hadir dalam kesempatan tersebut Ketua Komisi I DPRD NTB sekaligus Sekretaris DPW PPP NTB, Muhammad Akri. Hadir pula Akademisi Fisip Universitas 45 Mataram sekaligus Pengamat Politik, Dr. Alfisyahrin.
Direktur Pojok NTB, M. Fihiruddin, dalam sambutannya menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung dan hadir dalam kesempatan tersebut.
Fihiruddin menuturkan, Pojok NTB menggelar acara dialog publik tersebut untuk memberikan kritik, saran, dan masukan terhadap kebijakan meritokrasi yang selama ini digembar-gemborkan Iqbal-Dinda.
“Kami memandang, meritokrasi baru sebatas narasi dan retorika belaka. Kita belum melihat terjemahan konkretnya dalam bentuk kebijakan,” kata Fihiruddin.
Fihiruddin menilai, narasi meritokrasi yang selama ini disampaikan Gubernur Iqbal hanya sebatas gimik politik. “Ini kan hanya cuap-cuap saja jadinya. Publik tidak melihatnya dalam bentuk keputusan,” terangnya.
Imbasnya, kata Fihiruddin, kepercayaan publik terus merosot terhadap kepemimpinan Iqbal-Dinda. Fihiruddin juga menyoroti kebijakan mutasi pejabat yang dilakukan Iqbal-Dinda beberapa waktu lalu.
Menurutnya, dari total 72 pejabat yang mengalami mutasi, masih banyak pejabat yang tidak ditempatkan pada bidang keahliannya. Termasuk juga, dari sisi proses.
“Publik itu bisa menilai. Jangan anggap mereka bodoh. Ini bicara meritokrasi, tapi saat menggelar mutasi, banyak blunder yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip meritokrasi,” ujarnya.
