Sementara itu, Aliansi Rakyat Menggugat (ARM) NTB memberikan tenggat waktu hingga 12 September 2024 kepada Imigrasi Mataram untuk memberikan tindak lanjut yang jelas terkait situasi ini. Mereka mengancam akan menggelar demonstrasi besar-besaran jika tidak ada langkah tegas yang diambil. “Kami harap Imigrasi dapat segera menindaklanjuti temuan ini. Jangan sampai isu ini berlarut-larut dan merugikan masyarakat,” kata Lukman, Koordinator ARM.
Imigrasi Mataram diharapkan untuk lebih teliti dalam menangani perizinan dan pengawasan TKA di masa mendatang, mengingat dampak yang ditimbulkan tidak hanya pada ketertiban hukum tetapi juga pada ketenangan masyarakat. Dengan adanya tenggat waktu yang diberikan oleh ARM, publik berharap Imigrasi Mataram bisa memberikan solusi yang tegas dan adil untuk menyelesaikan permasalahan ini.
