Lombok Barat – Kritik tajam kembali dilontarkan Anggota Komisi II DPRD Lombok Barat, Munawir Haris, terkait kondisi infrastruktur di Kecamatan Kuripan. Daerah yang disebutnya sebagai “penyangga kabupaten” ini dinilai masih jauh tertinggal, meski perannya vital bagi perekonomian Lombok Barat.
Dalam keterangannya pada 20 Agustus 2025, Munawir menegaskan bahwa Pemerintah Daerah Lombok Barat selama ini kurang serius merespons aspirasi masyarakat Kuripan, terutama terkait jalan dan fasilitas kesehatan. “Kami di DPRD punya kewajiban menyuarakan kepentingan rakyat. Kalau bukan kami, siapa lagi yang akan bersuara untuk Kuripan?” tegasnya.
Ia mencontohkan kondisi jalan dari Kediri menuju selatan hingga ke wilayah Kuripan yang hingga kini belum tersentuh renovasi berarti. Bahkan, di beberapa titik seperti Lendang Bila ke arah timur, jalan yang ada masih berupa tanah. “Kondisi ini jelas menghambat mobilitas warga. Kuripan tidak boleh dibiarkan terus terbelakang,” tambah Munawir.
Tak hanya infrastruktur jalan, fasilitas kesehatan juga menjadi sorotan. Puskesmas Kuripan, menurutnya, tidak lagi memadai untuk melayani kebutuhan masyarakat. “Tidak ada layanan rawat inap, bahkan lahan untuk pengembangan pun tidak tersedia. Sudah saatnya pemerintah memikirkan relokasi Puskesmas ke lokasi yang lebih strategis, misalnya di sekitar Lapas Kuripan,” usulnya.
Meski demikian, Munawir mengapresiasi langkah pemerintah dalam upaya menekan angka kemiskinan ekstrem melalui pemanfaatan big data. Dengan akurasi data yang lebih baik, ia berharap program penanggulangan kemiskinan bisa lebih tepat sasaran. Namun, ia menekankan bahwa data akurat saja tidak cukup tanpa dukungan pembangunan infrastruktur dasar yang menyentuh kebutuhan rakyat secara langsung.
“Kuripan ini butuh jalan yang layak dan fasilitas kesehatan yang memadai. Kalau hal mendasar saja tidak terpenuhi, bagaimana kita bisa bicara pembangunan lebih jauh?” pungkasnya.
