Mataram – Pernyataan kontroversial Anggota DPRD NTB Dapil Lombok Tengah, Megawati Lestari, dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan Dinas Pertanian NTB, memicu gelombang protes. Ucapannya yang dianggap merendahkan masyarakat Pulau Sumbawa berbuntut desakan agar Badan Kehormatan (BK) DPRD NTB segera turun tangan dan menindak tegas.
Video rekaman RDP yang memperlihatkan Megawati mempertanyakan alokasi program pertanian di Pulau Sumbawa viral di media sosial. Dalam rekaman itu, ia menyoroti besarnya dana bagi hasil cukai hasil tembakau (DBHCHT) yang lebih banyak dialokasikan ke Pulau Sumbawa dibandingkan ke Lombok Timur dan Lombok Tengah, yang merupakan daerah penghasil DBHCHT terbesar. Nada tinggi yang digunakannya dinilai bernuansa rasis, memicu kemarahan masyarakat Sumbawa.
Anggota DPRD NTB Dapil Sumbawa-KSB, Rusli Manawari, mengecam pernyataan Megawati yang dianggap tidak pantas diucapkan dalam forum resmi seperti RDP. Ia menegaskan bahwa seorang legislator seharusnya berbicara berdasarkan data dan tidak membawa sentimen yang dapat merusak persatuan.
“BK harus segera memproses ini. Pernyataan semacam ini berpotensi memecah belah dan merendahkan masyarakat Pulau Sumbawa,” tegas Rusli, Kamis (13/3).
Ia mengungkapkan bahwa banyak konstituen yang menghubunginya karena merasa tersinggung dengan pernyataan Megawati. Menurutnya, pembagian anggaran harus dilihat secara menyeluruh, bukan hanya dari satu sisi yang menguntungkan pihak tertentu.
