Mataram – Kekecewaan mendalam dirasakan para atlet PON 2024 yang mewakili Nusa Tenggara Barat (NTB). Janji manis Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB untuk mencairkan bonus di awal Februari sebelum Ramadan ternyata tak lebih dari sekadar ucapan tanpa realisasi. Hingga pertengahan Maret, dana tersebut belum juga diterima, memicu kemarahan para atlet dan mendapat sorotan tajam dari DPRD NTB.
Anggota Komisi V DPRD NTB, H. Didi Sumardi, mengungkapkan kegeramannya atas keterlambatan ini. Menurutnya, bonus adalah hak atlet yang telah berjuang mengharumkan nama daerah, bukan sekadar hadiah yang bisa diberikan sesuka hati pemerintah.
“Atlet sudah berkeringat, berjuang untuk NTB, tapi hak mereka malah ditahan-tahan. Prinsipnya sederhana: berikan hak seseorang sebelum keringatnya kering! Tapi ini sudah bukan sekadar kering, sudah menguap entah ke mana,” tegas Didi, Kamis (13/3).
Didi menegaskan bahwa anggaran untuk bonus atlet sudah dialokasikan dalam APBD, sehingga seharusnya tidak ada alasan untuk menunda pencairan. Ia bahkan telah berkomunikasi langsung dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) melalui Asisten III Pemprov NTB, Wirawan Ahmad, untuk mendesak agar dana segera dicairkan.
“Kami sudah menyampaikan langsung ke TAPD. Janji yang sudah dibuat harus ditepati. Jangan biarkan atlet terus bertanya-tanya kapan hak mereka dibayar. Sebelum Lebaran, bonus ini harus sudah cair!” desaknya.
