Kota Mataram Darurat Sampah! Armada Tua Kewalahan, Anggaran Belasan Miliar Dibutuhkan: Pemerintah Mau Menunggu Sampai Kapan?

MATARAM – Persoalan sampah di Kota Mataram tidak cukup diselesaikan dengan mengandalkan kesadaran masyarakat untuk membuang sampah pada tempatnya. Di balik tuntutan menjaga kebersihan kota, pemerintah juga dituntut memastikan kesiapan armada pengangkut, petugas lapangan, serta dukungan anggaran yang memadai.

Salah satu persoalan yang kini menjadi perhatian adalah kondisi kendaraan roda tiga yang digunakan untuk mengangkut sampah dari lingkungan permukiman menuju tempat penampungan sementara maupun titik pengumpulan.

Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Mataram mengakui adanya keterbatasan anggaran untuk melakukan peremajaan kendaraan operasional tersebut.

Padahal, armada pengangkut merupakan bagian penting dari rantai pelayanan kebersihan. Ketika kendaraan mengalami kerusakan dan tidak segera diganti, proses pengangkutan berpotensi terganggu. Dampaknya bisa dirasakan langsung oleh masyarakat melalui penumpukan sampah di lingkungan permukiman.

Kendaraan Operasional Membutuhkan Peremajaan

Kondisi armada pengangkut sampah menjadi persoalan yang perlu mendapat perhatian serius Pemerintah Kota Mataram.

Kendaraan roda tiga selama ini memiliki peran penting dalam menjangkau gang dan jalan lingkungan yang tidak dapat dilalui truk pengangkut berukuran besar.

Namun, seiring bertambahnya usia kendaraan dan intensitas penggunaan setiap hari, kebutuhan perawatan dan penggantian armada tidak dapat dihindari.

DLH Mataram sebelumnya menyampaikan bahwa peremajaan kendaraan membutuhkan anggaran yang diperkirakan mencapai Rp15 miliar hingga Rp17,5 miliar.

Angka tersebut menunjukkan bahwa persoalan armada bukan sekadar urusan teknis di lapangan, tetapi juga berkaitan dengan kemampuan pemerintah daerah menyediakan pembiayaan untuk pelayanan dasar.

Pertanyaannya, berapa unit kendaraan yang saat ini masih layak beroperasi, berapa yang mengalami kerusakan, dan berapa kebutuhan riil pengadaan armada baru?

Data tersebut penting dibuka agar masyarakat mengetahui sejauh mana kondisi pelayanan kebersihan di ibu kota Provinsi NTB.

325 Lingkungan Membutuhkan Pelayanan yang Konsisten

Kota Mataram memiliki 325 lingkungan yang membutuhkan pelayanan pengangkutan sampah secara berkelanjutan.

Dengan jumlah wilayah pelayanan tersebut, ketersediaan armada harus menjadi bagian utama dalam perencanaan operasional DLH.

Pemerintah tidak cukup hanya menghitung jumlah kendaraan yang dimiliki. Perlu ada pemetaan mengenai distribusi armada, kapasitas angkut, frekuensi pengangkutan, jumlah petugas, serta kebutuhan kendaraan berdasarkan karakteristik setiap lingkungan.

Wilayah permukiman padat dengan akses jalan sempit tentu membutuhkan pola pelayanan berbeda dibandingkan kawasan yang dapat dijangkau truk besar.

Karena itu, pengadaan kendaraan baru harus didasarkan pada kebutuhan lapangan, bukan sekadar mengejar penambahan jumlah unit.

Anggaran Terbatas, Pelayanan Publik Jangan Sampai Terganggu

Keterbatasan anggaran memang menjadi tantangan bagi pemerintah daerah. Namun, pelayanan kebersihan merupakan kebutuhan masyarakat yang tidak bisa ditunda.

Sampah yang terlambat diangkut berpotensi menimbulkan bau tidak sedap, mengundang lalat dan hama, serta mengganggu kenyamanan lingkungan.

Dalam kondisi tertentu, penumpukan sampah juga dapat mengganggu saluran drainase apabila sampah terbawa air hujan.

Karena itu, Pemkot Mataram perlu memiliki strategi pembiayaan yang terukur, baik melalui APBD, pengadaan secara bertahap, maupun skema lain yang sesuai dengan ketentuan.

Di sisi lain, DPRD Kota Mataram juga perlu memastikan bahwa kebutuhan peremajaan armada masuk dalam pembahasan anggaran berdasarkan data teknis yang dapat dipertanggungjawabkan.

Masyarakat berhak mengetahui apakah kebutuhan Rp15 miliar hingga Rp17,5 miliar tersebut telah diajukan, berapa yang disetujui, dan kapan realisasinya dapat dilakukan.

Jangan Hanya Menuntut Warga, Pemerintah Juga Harus Berbenah

Persoalan sampah tidak bisa dibebankan sepenuhnya kepada masyarakat.

Kesadaran warga untuk memilah, mengurangi, dan membuang sampah sesuai jadwal memang sangat penting. Namun, tanggung jawab pemerintah dalam menyediakan sarana pengangkutan dan sistem pengelolaan yang memadai tetap tidak dapat diabaikan.

Pemerintah perlu memastikan jadwal pengangkutan berjalan konsisten, armada tersedia, petugas memperoleh dukungan operasional, dan fasilitas pengolahan sampah berfungsi dengan baik.

Jika seluruh beban perubahan hanya diarahkan kepada masyarakat tanpa diikuti peningkatan kualitas pelayanan, kebijakan pengelolaan sampah akan sulit mencapai hasil maksimal.

Lombok Bicara Mendorong Transparansi Kebutuhan Armada

Media Seputar NTB memandang persoalan armada pengangkut sampah perlu menjadi perhatian serius pemerintah dan DPRD Kota Mataram.

Ada beberapa hal yang perlu dijelaskan secara terbuka oleh DLH.

Berapa total kendaraan roda tiga yang dimiliki saat ini? Berapa unit yang masih beroperasi normal? Berapa kendaraan yang sudah tidak layak? Bagaimana distribusi armada untuk 325 lingkungan? Dan kapan rencana peremajaan kendaraan dapat direalisasikan?

Pemerintah juga perlu membuka rincian kebutuhan anggaran agar masyarakat dapat menilai apakah perencanaan yang disusun benar-benar menjawab persoalan pelayanan di lapangan.

Kota yang bersih bukan hanya hasil dari imbauan dan slogan. Kebersihan harus ditopang sistem pengangkutan yang berjalan, sarana yang memadai, anggaran yang terencana, serta pengawasan yang konsisten.

Jangan sampai masyarakat terus diminta menjaga kebersihan, sementara kendaraan yang menjadi tulang punggung pelayanan justru menunggu peremajaan.