Proyek Rp27,1 Miliar PT AMGM Diselimuti Fakta Persidangan, Plt Dirut Akui Terima THR dari Pemenang Tender

Lombok Bicara.com Lombok Bicara.com Lombok Bicara.com
Gedung PT Air Minum Giri Menang (Perseroda) di NTB. Persidangan perkara dugaan suap turut mengungkap kesaksian mengenai setoran Rp500 juta ke rekening Alvonsus Gani oleh Manajer Umum PT AMGM. (Foto: Istimewa)

MATARAM – Persidangan perkara dugaan suap yang menyeret mantan Bupati Lombok Barat, Lalu Ahmad Zaini (LAZ), mulai membuka persoalan yang lebih luas dari sekadar dugaan aliran uang kepada kepala daerah. Sejumlah kesaksian justru mengarah pada hubungan antara pejabat internal PT Air Minum Giri Menang (AMGM) dan perusahaan rekanan yang memenangkan proyek bernilai puluhan miliar rupiah.

Salah satu fakta yang mencuat dalam persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Mataram, Rabu (11/11/2026), adalah pengakuan Pelaksana Tugas Direktur Utama PT AMGM, Aini Kurniati, mengenai penerimaan uang dan fasilitas dari Alvonsus Gani.

Alvonsus merupakan Direktur PT Meconel Sistim Instrument (MSI), perusahaan yang memenangkan proyek penyediaan jasa tata kelola air bersih PT AMGM periode 2024–2026 dengan nilai kontrak mencapai Rp27,1 miliar.

Di hadapan majelis hakim yang diketuai Mukhlassuddin, Aini mengakui menerima THR sebesar Rp30 juta pada 2024 dan Rp10 juta pada 2026 dari Alvonsus.

Pemberian pertama terjadi ketika Aini masih menjabat Direktur Umum dan Keuangan PT AMGM. Saat itu, Alvonsus disebut datang langsung ke ruangannya untuk menyerahkan uang.

Pengakuan tersebut menjadi perhatian karena pemberian uang berasal dari direktur perusahaan yang kemudian memenangkan proyek di lingkungan PT AMGM.

Tidak berhenti pada uang, Aini juga mengakui pernah menerima fasilitas kendaraan untuk perjalanan dinas ke luar daerah. Majelis hakim turut mengonfirmasi penerimaan tas bermerek Coach yang disebut dalam berita acara pemeriksaan.

Lebih jauh, Aini membenarkan bahwa sejumlah direktur PT AMGM lainnya juga menerima THR dari Alvonsus.

Ketika ditanya jaksa mengenai dugaan pengondisian proyek agar perusahaan milik Alvonsus memenangkan lelang, Aini mengakui mengetahui adanya pengondisian, meskipun mengaku tidak mengetahui teknis pelaksanaannya.

Pernyataan tersebut menjadi salah satu bagian penting dalam rangkaian pembuktian perkara yang sedang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Pengondisian Tender Sudah Terungkap Sebelumnya

Kesaksian Aini bukan satu-satunya fakta yang mengaitkan lingkungan PT AMGM dengan dugaan pengaturan proyek.

Pada persidangan 28 Oktober 2026, empat anggota Panitia Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) PT AMGM juga memberikan keterangan mengenai dugaan pengondisian pemenang proyek.

Ketua Panitia PBJ, Syarif Hidayat, membenarkan bahwa PT MSI telah diarahkan menjadi pemenang proyek pemasangan pipa HDPE untuk jaringan distribusi di Jalan Rengganis, Kecamatan Labuapi, Lombok Barat, pada 2025.

Padahal, proses tender belum dilaksanakan.

Dalam persidangan, Syarif mengungkap bahwa dalam rapat panitia sudah disampaikan paket pekerjaan tersebut memiliki pemenang meskipun tahapan tender belum berlangsung.

Lebih mengkhawatirkan, PT MSI disebut tetap ditetapkan sebagai pemenang meskipun dokumen penawaran yang diajukan tidak lengkap.

Syarif juga mengaku menerima uang Rp30 juta setelah PT MSI memenangkan proyek. Uang tersebut kemudian dibagikan kepada anggota panitia, tim PPK, sejumlah manajer, serta pegawai bagian keuangan.

Sementara itu, Sekretaris Panitia PBJ, Lalu Bayu Adityawarman, mengungkap bahwa praktik pengondisian antara lain dilakukan melalui pembocoran Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan informasi rencana pengadaan kepada rekanan sebelum proses lelang.

Ujian Transparansi Perusahaan Daerah

Rangkaian kesaksian tersebut memunculkan pertanyaan mendasar mengenai bagaimana sistem pengadaan dan pengawasan internal PT AMGM berjalan selama ini.

Jika perusahaan memiliki mekanisme pengendalian yang memadai, bagaimana pemberian uang dan fasilitas dari pihak rekanan kepada pejabat perusahaan dapat terjadi?

Bagaimana pula proses tender dapat berlangsung ketika saksi panitia mengungkap adanya informasi mengenai pemenang sebelum tahapan pengadaan dilaksanakan?

Pertanyaan tersebut penting karena PT AMGM merupakan perusahaan daerah yang menjalankan fungsi pelayanan dasar masyarakat. Pengelolaan perusahaan tidak hanya dituntut menghasilkan keuntungan, tetapi juga harus menjunjung transparansi, integritas, dan akuntabilitas.

Aini dalam persidangan juga membenarkan telah menyerahkan uang Rp50 juta kepada KPK, yang terdiri atas penerimaan THR dan perhitungan fasilitas yang diterimanya. Tas yang dimaksud disebut telah diserahkan kepada penyidik.

Namun, pengembalian uang atau penyerahan barang kepada penyidik tidak dengan sendirinya menghapus kebutuhan untuk menguji asal-usul, tujuan pemberian, serta kaitannya dengan perkara yang sedang berjalan.

Lombok Bicara menilai manajemen PT AMGM perlu menjelaskan apakah penerimaan uang dan fasilitas oleh pejabat tersebut telah ditindaklanjuti melalui pemeriksaan internal, serta bagaimana perusahaan memastikan proses pengadaan berjalan tanpa intervensi rekanan.

Sampai berita ini diterbitkan, redaksi belum memperoleh penjelasan langsung dari manajemen PT AMGM mengenai aspek tata kelola dan pengawasan internal yang menjadi sorotan dalam persidangan.

Redaksi membuka ruang klarifikasi dan hak jawab kepada PT AMGM maupun pihak-pihak yang disebut dalam pemberitaan ini.

Seluruh keterangan tersebut merupakan fakta persidangan yang masih harus diuji dalam proses hukum. Asas praduga tak bersalah tetap harus dihormati hingga terdapat putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap.

Tutup