Polemik KPID NTB Memanas, Pemprov Tegaskan Kuorum Ranah Internal DPRD

Lombok Bicara.com Lombok Bicara.com Lombok Bicara.com
Ahsanul Khalik menegaskan bahwa persoalan kuorum dan keabsahan rapat pleno merupakan ranah internal DPRD NTB sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. (Foto: istimewa)

MATARAM – Polemik penetapan hasil Uji Kelayakan dan Kepatutan (UKK) calon anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Nusa Tenggara Barat (NTB) periode 2026–2029 terus bergulir. Setelah munculnya sikap resmi Pengurus Daerah Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) NTB yang menyoroti sejumlah persoalan dalam proses penetapan, Pemerintah Provinsi NTB akhirnya memberikan klarifikasi.

Melalui Juru Bicara Pemprov NTB yang juga Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Kominfotik) NTB, Ahsanul Khalik, pemerintah memberikan penjelasan terkait isu dugaan tidak terpenuhinya kuorum rapat pleno, persyaratan nonpartisan calon anggota KPID, hingga munculnya sorotan terhadap calon terpilih yang memiliki riwayat sebagai calon anggota legislatif pada Pemilu 2024.

Dalam keterangannya kepada Seputar NTB, Kamis (12/11/2026), Ahsanul menegaskan bahwa informasi mengenai rapat pleno penetapan hasil UKK yang disebut hanya dihadiri tiga orang perlu dilihat secara utuh dengan merujuk pada dokumen resmi.

Ia menyebut, berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Penetapan Hasil Uji Kelayakan dan Kepatutan Calon Anggota KPID NTB Periode 2026-2029 Nomor 1058/Komisi I/DPRD/NTB/2026 tertanggal 10 November 2026, terdapat tujuh tanda tangan anggota DPRD NTB.

Tujuh tanda tangan tersebut terdiri atas Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, serta empat orang anggota Komisi I DPRD NTB.

“Dengan demikian, informasi mengenai kehadiran dalam forum tersebut perlu dilihat secara utuh dengan merujuk pada dokumen resmi yang ada, bukan semata-mata berdasarkan informasi yang menyebutkan bahwa hanya tiga orang yang hadir,” jelas Ahsanul.

Meski demikian, Pemprov NTB tidak mengambil posisi untuk menyimpulkan apakah rapat pleno tersebut telah memenuhi ketentuan kuorum atau tidak.

Menurut Ahsanul, persoalan terpenuhi atau tidaknya kuorum serta keabsahan pengambilan keputusan merupakan ranah internal DPRD yang harus merujuk pada tata tertib dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ia mengingatkan bahwa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 telah mengatur kerangka penyelenggaraan persidangan, tata tertib, dan mekanisme pengambilan keputusan DPRD.

Karena itu, Pemprov NTB menghormati kewenangan DPRD dalam menjalankan fungsi dan mekanisme kelembagaannya, termasuk apabila terdapat perbedaan pandangan di antara anggota dewan.

Pemerintah, kata dia, tidak berada dalam posisi untuk mencampuri ataupun mengintervensi proses pengambilan keputusan yang menjadi kewenangan DPRD.

Sorotan Status Politik Calon KPID

Selain persoalan kuorum, perhatian publik juga tertuju pada isu dugaan adanya calon anggota KPID terpilih yang masih aktif sebagai anggota partai politik.

Menanggapi hal tersebut, Ahsanul menyampaikan bahwa sejak awal tahapan seleksi hingga menjelang pelaksanaan UKK, DPRD telah membuka ruang partisipasi masyarakat untuk menyampaikan informasi dan masukan sebagai bagian dari uji publik terhadap para calon.

Ia juga mengungkapkan bahwa seluruh peserta seleksi telah membuat surat pernyataan tertulis di atas meterai Rp10.000 yang menyatakan tidak menjadi anggota partai politik, sesuai persyaratan yang ditentukan.

Namun demikian, keberadaan surat pernyataan tersebut tidak serta-merta menutup ruang verifikasi apabila di kemudian hari ditemukan informasi atau bukti yang relevan mengenai status politik calon bersangkutan.

Ahsanul menegaskan, kebenaran pernyataan tersebut tetap menjadi tanggung jawab masing-masing calon.

Persoalan independensi dan nonpartisan memang menjadi salah satu aspek penting dalam seleksi komisioner lembaga penyiaran. Sebab, KPID memiliki mandat strategis dalam mengawasi penyelenggaraan penyiaran sekaligus memastikan kepentingan publik tidak dikalahkan oleh kepentingan politik maupun kelompok tertentu.

Mantan Caleg Tidak Otomatis Gugur

Pemprov NTB juga memberikan penjelasan mengenai sorotan terhadap calon anggota KPID terpilih yang diketahui pernah menjadi calon anggota legislatif pada Pemilu 2024.

Menurut Ahsanul, persoalan tersebut harus dilihat secara proporsional dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ia merujuk pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, khususnya Pasal 10 ayat (1), yang mengatur persyaratan anggota KPI, termasuk prinsip independensi dan nonpartisan.

Dalam penjelasannya, Ahsanul menilai perlu ada pembedaan antara seseorang yang pernah menjadi calon anggota legislatif, seseorang yang sedang menjabat sebagai anggota legislatif, serta seseorang yang masih berstatus sebagai anggota atau pengurus partai politik.

Ketiga status tersebut, menurutnya, memiliki konsekuensi hukum yang berbeda.

Karena itu, riwayat seseorang yang pernah menjadi calon legislatif pada pemilu sebelumnya tidak serta-merta dapat dijadikan alasan untuk menggugurkan pencalonannya sebagai anggota KPID.

“Yang menjadi perhatian dalam memenuhi persyaratan nonpartisan adalah status dan keterikatan yang bersangkutan dengan partai politik, bukan semata-mata riwayat pencalonannya pada pemilu sebelumnya,” tegasnya.

Ia menambahkan, apabila seseorang pernah menjadi caleg, tetapi kemudian telah mengakhiri keanggotaan maupun kepengurusannya dalam partai politik dan tidak lagi memiliki keterikatan yang bertentangan dengan persyaratan nonpartisan, maka riwayat pencalonan tersebut tidak otomatis menggugurkan yang bersangkutan.

Meski demikian, Pemprov NTB menegaskan bahwa kebenaran status tersebut tetap harus dapat dipertanggungjawabkan dan diverifikasi apabila terdapat bukti yang relevan.

Pemprov Hormati Hasil Seleksi, Publik Menunggu Kejelasan

Di tengah berkembangnya polemik, Pemprov NTB menyatakan menghormati seluruh proses UKK dan penetapan nama-nama calon anggota KPID yang telah dilaksanakan DPRD sesuai kewenangannya.

Hasil pemilihan yang telah disampaikan kepada Gubernur, menurut Ahsanul, selanjutnya akan diproses secara administratif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemerintah berharap komisioner KPID NTB periode 2026–2029 nantinya diisi figur-figur yang memiliki kapasitas, integritas, serta mampu menjalankan tugas secara profesional.

Klarifikasi Pemprov NTB ini memberikan perspektif baru dalam polemik seleksi komisioner KPID NTB. Namun, sejumlah persoalan mendasar masih membutuhkan penjelasan lebih lanjut, terutama mengenai fakta kehadiran peserta rapat pleno, dasar penentuan kuorum, serta verifikasi faktual terhadap persyaratan nonpartisan calon terpilih.

Tujuh tanda tangan dalam berita acara menjadi salah satu dokumen yang disampaikan Pemprov NTB. Akan tetapi, untuk menjawab polemik kehadiran dan kuorum secara menyeluruh, diperlukan pula penjelasan resmi DPRD NTB mengenai daftar hadir, ketentuan tata tertib yang digunakan, serta mekanisme pengambilan keputusan dalam rapat pleno tersebut.

Demikian pula dengan isu keterkaitan calon dengan partai politik. Pernyataan tertulis dari peserta seleksi merupakan bagian dari persyaratan administrasi, sementara pembuktian status dan riwayat keterikatan politik tetap menjadi hal penting untuk memastikan prinsip independensi benar-benar terpenuhi.

Pada akhirnya, polemik ini bukan semata-mata menyangkut siapa yang terpilih menjadi komisioner KPID NTB. Lebih dari itu, proses seleksi tersebut menyangkut kepercayaan publik terhadap integritas lembaga yang memiliki tanggung jawab menjaga ruang penyiaran agar tetap independen, profesional, dan berpihak pada kepentingan masyarakat.

Publik kini menunggu penjelasan yang transparan dan dapat diuji, sehingga seluruh polemik tidak berhenti pada perbedaan pernyataan, tetapi memperoleh kepastian berdasarkan dokumen, fakta, dan ketentuan hukum yang berlaku.

Tutup