Pernyataan Rasis di DPRD NTB? Megawati Lestari Dikecam, BK Diminta Bertindak

Mataram – Pernyataan kontroversial Anggota DPRD NTB Dapil Lombok Tengah, Megawati Lestari, dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan Dinas Pertanian NTB, memicu gelombang protes. Ucapannya yang dianggap merendahkan masyarakat Pulau Sumbawa berbuntut desakan agar Badan Kehormatan (BK) DPRD NTB segera turun tangan dan menindak tegas.

Video rekaman RDP yang memperlihatkan Megawati mempertanyakan alokasi program pertanian di Pulau Sumbawa viral di media sosial. Dalam rekaman itu, ia menyoroti besarnya dana bagi hasil cukai hasil tembakau (DBHCHT) yang lebih banyak dialokasikan ke Pulau Sumbawa dibandingkan ke Lombok Timur dan Lombok Tengah, yang merupakan daerah penghasil DBHCHT terbesar. Nada tinggi yang digunakannya dinilai bernuansa rasis, memicu kemarahan masyarakat Sumbawa.

Anggota DPRD NTB Dapil Sumbawa-KSB, Rusli Manawari, mengecam pernyataan Megawati yang dianggap tidak pantas diucapkan dalam forum resmi seperti RDP. Ia menegaskan bahwa seorang legislator seharusnya berbicara berdasarkan data dan tidak membawa sentimen yang dapat merusak persatuan.

“BK harus segera memproses ini. Pernyataan semacam ini berpotensi memecah belah dan merendahkan masyarakat Pulau Sumbawa,” tegas Rusli, Kamis (13/3).

Ia mengungkapkan bahwa banyak konstituen yang menghubunginya karena merasa tersinggung dengan pernyataan Megawati. Menurutnya, pembagian anggaran harus dilihat secara menyeluruh, bukan hanya dari satu sisi yang menguntungkan pihak tertentu.

“Kalau kita ingin bicara keadilan, bagaimana dengan pembagian deviden hasil tambang? Pulau Lombok mendapatkan bagian lebih besar, tapi kami di Pulau Sumbawa tidak pernah mempermasalahkan itu karena kita ini satu NTB,” imbuhnya.

Sementara itu, Anggota DPRD NTB lainnya dari Dapil Sumbawa-KSB, Iwan Pandjinata, juga menyuarakan hal serupa. Ia menegaskan bahwa persoalan ini harus dibawa ke BK DPRD NTB agar ada tindakan tegas terhadap pernyataan yang berpotensi merusak harmoni di NTB.

“Ini bukan hanya soal alokasi anggaran, ini sudah menyentuh ranah penghinaan terhadap masyarakat Pulau Sumbawa. Kami tidak akan tinggal diam,” ujarnya.

Hingga berita ini diturunkan, Megawati Lestari belum memberikan tanggapan terkait desakan agar dirinya diperiksa oleh BK DPRD NTB. Namun, kontroversi ini terus bergulir dan menunggu bagaimana sikap DPRD NTB dalam menangani dugaan ujaran rasisme di parlemen daerah.