“Kalau kita ingin bicara keadilan, bagaimana dengan pembagian deviden hasil tambang? Pulau Lombok mendapatkan bagian lebih besar, tapi kami di Pulau Sumbawa tidak pernah mempermasalahkan itu karena kita ini satu NTB,” imbuhnya.
Sementara itu, Anggota DPRD NTB lainnya dari Dapil Sumbawa-KSB, Iwan Pandjinata, juga menyuarakan hal serupa. Ia menegaskan bahwa persoalan ini harus dibawa ke BK DPRD NTB agar ada tindakan tegas terhadap pernyataan yang berpotensi merusak harmoni di NTB.
“Ini bukan hanya soal alokasi anggaran, ini sudah menyentuh ranah penghinaan terhadap masyarakat Pulau Sumbawa. Kami tidak akan tinggal diam,” ujarnya.
Hingga berita ini diturunkan, Megawati Lestari belum memberikan tanggapan terkait desakan agar dirinya diperiksa oleh BK DPRD NTB. Namun, kontroversi ini terus bergulir dan menunggu bagaimana sikap DPRD NTB dalam menangani dugaan ujaran rasisme di parlemen daerah.
