IJTI NTB Minta Gubernur Iqbal Buka Suara soal Seleksi KPID, Independensi Lembaga Penyiaran Jadi Taruhan
MATARAM – Independensi lembaga penyiaran kembali menjadi perhatian setelah muncul polemik dalam proses seleksi calon anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Nusa Tenggara Barat periode 2026–2029.
Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) NTB secara terbuka meminta Gubernur NTB, Lalu Muhammad Iqbal, memberikan perhatian serius terhadap dinamika penetapan tujuh calon komisioner KPID. Pemerintah daerah dinilai memiliki tanggung jawab publik untuk ikut memastikan proses pembentukan lembaga pengawas penyiaran berlangsung sesuai ketentuan dan prinsip demokrasi.
Permintaan tersebut disampaikan Sekretaris IJTI NTB, Herman Zuhdi, menyusul persoalan mekanisme penetapan tujuh calon yang sebelumnya disorot Anggota Komisi I DPRD NTB, Ali Alkhairy.
Herman menilai polemik tersebut perlu mendapatkan penjelasan yang terbuka. Sebab, KPID merupakan lembaga yang memiliki peran penting dalam menjaga independensi penyiaran dari berbagai bentuk tekanan, termasuk kepentingan politik dan ekonomi.
Menurutnya, akan menjadi persoalan tersendiri apabila proses pembentukan lembaga pengawas penyiaran justru menimbulkan pertanyaan mengenai transparansi dan objektivitas.
“Gubernur jangan diam terhadap persoalan ini. Kami meminta jaminan bahwa proses seleksi komisioner KPID berjalan sesuai aturan, dan tidak berada dalam bayang-bayang kepentingan kekuasaan. Jika memang tidak ada intervensi, penjelasan tentang keterbukaan proses seleksi menjadi cara terbaik untuk menjawab keraguan publik,” kata Herman dalam pernyataan resmi IJTI NTB, Rabu (11/11/2026).
Ia menjelaskan, permintaan tersebut bukan bentuk tuduhan bahwa gubernur maupun pihak tertentu terlibat dalam intervensi proses seleksi.
Namun, menurutnya, dalam proses pembentukan lembaga publik yang memiliki posisi strategis, keterbukaan menjadi kebutuhan mendasar. Setiap dugaan pengaruh politik harus dijawab dengan penjelasan yang dapat diuji dan dipertanggungjawabkan.
Herman mengingatkan bahwa independensi KPID tidak boleh hanya menjadi jargon kelembagaan. Prinsip tersebut harus tercermin sejak proses seleksi hingga komisioner terpilih menjalankan tugasnya.
KPID nantinya berhadapan dengan berbagai kepentingan dalam ekosistem penyiaran, mulai dari lembaga penyiaran, pemilik modal, kepentingan politik, hingga kepentingan masyarakat sebagai pengguna informasi.
Karena itu, komisioner yang terpilih harus memiliki integritas dan keberanian menjaga independensi dalam menjalankan kewenangannya.
Persoalan lain yang turut menjadi perhatian IJTI NTB adalah kekhawatiran mengenai minimnya keterwakilan sumber daya manusia yang memiliki pengalaman langsung di bidang penyiaran dalam komposisi calon yang lolos seleksi.
Bagi kalangan jurnalis televisi, pemahaman mengenai karakteristik penyiaran, dinamika industri televisi, serta persoalan profesionalisme jurnalistik merupakan aspek yang perlu diperhitungkan dalam membangun lembaga pengawas penyiaran.
Herman menegaskan, jabatan komisioner KPID bukan jabatan politik yang semestinya dibagi berdasarkan kedekatan maupun kepentingan kelompok tertentu.
Komisioner harus dipilih berdasarkan kapasitas, integritas, kompetensi, serta pemahaman terhadap dunia penyiaran.
“Jangan sampai kita berbicara panjang lebar tentang independensi lembaga penyiaran, tetapi proses memilih pengawas penyiarannya sendiri justru tidak memberikan teladan tentang transparansi dan objektivitas. Independensi KPID harus dimulai sejak proses seleksi komisionernya,” tandasnya.
IJTI NTB berharap polemik tersebut dapat dijawab melalui penjelasan resmi dari pihak-pihak yang memiliki kewenangan dalam proses seleksi.
Bagi organisasi jurnalis televisi tersebut, persoalan KPID bukan hanya urusan kelembagaan, melainkan menyangkut masa depan demokrasi penyiaran di NTB.
Sebab, masyarakat membutuhkan lembaga pengawas penyiaran yang independen, profesional, dan memiliki legitimasi kuat. Legitimasi itu harus dibangun melalui proses seleksi yang terbuka, bukan sekadar ditentukan oleh hasil akhir.
