Perkuat Layanan Kesehatan NTB, Kepala Bappeda Hadiri Pertemuan dengan Wamenkes
MATARAM – Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), Baiq Nelly Yuniarti, mengikuti pertemuan Gubernur NTB Dr. H. Lalu Muhamad Iqbal dengan Wakil Menteri Kesehatan II RI, dr. Benjamin Paulus Octavianus, untuk membahas percepatan transformasi layanan kesehatan di NTB, Rabu (11/11/2026).
Pertemuan tersebut membahas sejumlah kebutuhan pengembangan layanan kesehatan daerah, mulai dari penguatan rumah sakit rujukan, pemenuhan alat kesehatan, hingga pemerataan akses pelayanan medis bagi masyarakat di Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa.
Kehadiran Kepala Bappeda NTB dalam pertemuan ini menjadi bagian dari keterlibatan perangkat daerah dalam pembahasan kebutuhan pembangunan sektor kesehatan. Bappeda memiliki peran dalam perencanaan pembangunan daerah dan koordinasi lintas sektor, sehingga kebutuhan penguatan fasilitas kesehatan menjadi salah satu hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan arah pembangunan NTB.
Salah satu persoalan yang disoroti dalam pertemuan tersebut adalah tingginya keterisian ruang Neonatal Intensive Care Unit (NICU) di RSUD Provinsi NTB. Pada Oktober 2026, tingkat keterisian ruang perawatan intensif untuk bayi baru lahir tersebut mencapai 99 persen. Kondisi ini menjadi gambaran kebutuhan peningkatan kapasitas layanan, khususnya untuk penanganan ibu dan anak.
Gubernur NTB menyampaikan pentingnya dukungan pemerintah pusat dalam memperkuat layanan rujukan, termasuk melalui pembangunan Gedung Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) Terpadu. Fasilitas tersebut diharapkan dapat mempercepat penanganan ibu dan bayi, terutama ketika menghadapi kondisi kegawatdaruratan.
“Melalui Gedung KIA Terpadu, ibu dan bayi bisa mendapat pertolongan lebih cepat saat kondisi mereka gawat,” tegas Gubernur.
Selain penguatan fasilitas KIA, Pemerintah Provinsi NTB juga mengusulkan penambahan 48 jenis alat kesehatan untuk mendukung layanan prioritas Kanker, Jantung, Stroke, Uro-Nefrologi (KJSU) dan KIA. Pemenuhan peralatan tersebut menjadi salah satu kebutuhan untuk menunjang kemampuan rumah sakit dalam memberikan pelayanan medis sesuai jenis penyakit dan kebutuhan pasien.
Pembahasan juga mencakup rencana transformasi RS Mutiara Sukma menjadi rumah sakit umum dengan layanan unggulan kesehatan jiwa. Selain itu, perluasan program SPHERES turut menjadi perhatian untuk mengintegrasikan data kesehatan dan mendukung efektivitas pelayanan, termasuk hingga tingkat puskesmas.
Wakil Menteri Kesehatan II RI menyambut baik berbagai usulan yang disampaikan Pemerintah Provinsi NTB. Kementerian Kesehatan menyatakan komitmennya untuk mendukung pemerataan fasilitas kesehatan dengan mempertimbangkan tantangan geografis wilayah.
Bagi perencanaan pembangunan daerah, berbagai kebutuhan tersebut berkaitan dengan upaya memastikan fasilitas dan layanan kesehatan dapat menjangkau masyarakat secara lebih merata. Terlebih, kondisi geografis NTB yang terdiri atas Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa memerlukan perhatian dalam penyediaan fasilitas, tenaga, serta sarana pelayanan kesehatan.
Melalui pembahasan bersama pemerintah pusat, Pemprov NTB mendorong agar kebutuhan penguatan layanan kesehatan daerah dapat memperoleh dukungan sesuai prioritas. Keterlibatan Bappeda dalam pertemuan tersebut menjadi bagian dari koordinasi perangkat daerah dalam pembahasan pembangunan sektor kesehatan di NTB.
