Percepat Desa Berdaya Tematik, Bappeda NTB Bahas Kendala Pelaksanaan di Mataram
MATARAM – Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) ikut mengawal percepatan pelaksanaan Program Desa Berdaya Tematik di wilayah Kota Mataram. Upaya tersebut dilakukan melalui koordinasi lintas perangkat daerah untuk mengidentifikasi kendala pelaksanaan program, khususnya terkait pencairan Bantuan Keuangan Khusus (BKK) di sejumlah kelurahan.
Peran Bappeda NTB dalam koordinasi tersebut diwakili Kepala Bidang P2M, H. Heri Agustiadi, S.Sos., M.Si., yang mendampingi Kepala DPMPD Dukcapil Provinsi NTB, Ir. Lalu Hamdi, M.Si., saat memimpin rapat percepatan pelaksanaan Desa Berdaya Tematik. Rapat berlangsung di Ruang Rapat Lakey Bappeda NTB, Rabu (11/11/2026).
Pertemuan tersebut menjadi ruang koordinasi bagi perangkat daerah terkait untuk membahas berbagai hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan program. Salah satu hal yang menjadi perhatian ialah proses pencairan BKK di sejumlah kelurahan, sehingga diperlukan pembahasan bersama untuk merumuskan langkah percepatan.
Keterlibatan Bappeda NTB dalam forum ini berkaitan dengan upaya menyelaraskan pelaksanaan program pembangunan daerah agar berjalan sesuai tujuan dan menyentuh kebutuhan masyarakat di tingkat desa maupun kelurahan. Koordinasi antarlembaga menjadi bagian penting agar kendala pelaksanaan dapat diketahui dan ditindaklanjuti oleh perangkat daerah sesuai kewenangannya.
Program Desa Berdaya sendiri merupakan salah satu dari 10 program unggulan Gubernur NTB, Dr. H. Lalu Muhamad Iqbal, bersama Wakil Gubernur NTB, Hj. Indah Dhamayanti Putri. Program ini dirancang untuk mendorong pembangunan berbasis desa dan kelurahan melalui pengembangan potensi lokal serta pemberdayaan masyarakat sesuai kebutuhan masing-masing wilayah.
Melalui skema tematik dan transformatif, Desa Berdaya diarahkan untuk mendukung sejumlah agenda pembangunan daerah. Di antaranya percepatan pengentasan kemiskinan, penguatan ketahanan pangan, pelestarian lingkungan, serta pengembangan pariwisata berkualitas.
Program ini juga menjadi salah satu strategi Pemerintah Provinsi NTB dalam mencapai target bebas kemiskinan ekstrem pada 2029. Karena itu, pelaksanaan program di tingkat desa dan kelurahan perlu didukung koordinasi yang baik, termasuk penyelesaian kendala administrasi maupun teknis yang dapat memengaruhi penyaluran bantuan.
Melalui koordinasi yang melibatkan pemerintah provinsi, pemerintah kota, perangkat daerah, hingga pemerintah kelurahan, Bappeda NTB bersama instansi terkait mendorong agar pelaksanaan Desa Berdaya Tematik di Kota Mataram dapat berjalan lebih optimal dan tepat sasaran. Dengan demikian, potensi lokal dan keterlibatan masyarakat diharapkan dapat menjadi bagian dari upaya meningkatkan kesejahteraan warga.
