Bappeda NTB Perkuat Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan, Tekankan Program Tepat Sasaran
MATARAM – Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) memperkuat koordinasi lintas sektor untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan di daerah. Upaya tersebut dilakukan melalui penguatan sinergi kebijakan, program, dan alokasi anggaran agar intervensi pemerintah dapat menjangkau masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
Komitmen tersebut disampaikan Kepala Bappeda NTB, Baiq Nelly Yuniarti, AP., M.Si., dalam Rapat Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi NTB Tahun 2026 di Hotel Lombok Astoria, Mataram, Kamis (5/11). Kegiatan yang dibuka langsung Wakil Gubernur NTB, Hj. Indah Dhamayanti Putri, itu menjadi forum koordinasi untuk memperkuat langkah penurunan angka kemiskinan di NTB.
Baiq Nelly menegaskan, penanggulangan kemiskinan tidak cukup dilakukan melalui satu program atau oleh satu instansi. Diperlukan keterpaduan kebijakan, program, dan sumber daya dari berbagai sektor agar upaya yang dijalankan pemerintah daerah dapat saling mendukung.
Menurutnya, perencanaan program harus didasarkan pada data yang akurat serta pemetaan wilayah prioritas. Kedua hal tersebut menjadi penting untuk menentukan bentuk intervensi yang sesuai dengan kondisi masyarakat dan kebutuhan masing-masing daerah.
“Intervensi pemerintah harus didukung data yang akurat dan pemetaan wilayah prioritas agar setiap program dan anggaran yang dialokasikan benar-benar tepat sasaran dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat,” jelasnya.
Penekanan terhadap akurasi data juga berkaitan dengan ketepatan penerima manfaat. Dengan data yang valid, pemerintah daerah diharapkan dapat mengidentifikasi masyarakat yang membutuhkan bantuan sekaligus menentukan program yang relevan dengan persoalan kemiskinan di wilayah masing-masing.
Dalam rapat tersebut, Wakil Gubernur NTB Hj. Indah Dhamayanti Putri menyampaikan bahwa angka kemiskinan NTB berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Maret 2026 tercatat sebesar 11,17 persen. Meski menunjukkan tren penurunan, ia meminta pemerintah kabupaten/kota tidak mengendurkan upaya penanggulangan kemiskinan.
Wagub secara khusus meminta para wakil bupati dan wakil wali kota untuk mengecek kembali pelaksanaan Program Desa Berdaya. Menurutnya, waktu efektif untuk menyelesaikan program tersebut tersisa kurang dari dua bulan.
“Saya mohon dukungan para wakil bupati dan wakil wali kota untuk mengecek kembali desa-desa berdaya. Waktu efektif untuk menyelesaikan program tersebut tidak sampai dua bulan lagi,” tegasnya.
Selain percepatan program, Wagub juga mengingatkan pentingnya strategi penanggulangan kemiskinan yang disesuaikan dengan karakteristik dan kemampuan setiap daerah. Validitas data penerima manfaat perlu terus diperhatikan agar bantuan pemerintah tidak salah sasaran.
Rapat koordinasi yang mengusung tema “Bersinergi, Beraksi, Berdampak, dan Berkelanjutan” tersebut diharapkan menghasilkan langkah konkret, pembagian peran yang lebih jelas, serta penguatan pemantauan dan evaluasi. Melalui koordinasi tersebut, Bappeda NTB bersama pemerintah kabupaten/kota dan perangkat daerah terkait diharapkan dapat memperkuat keterpaduan program untuk mendukung percepatan penurunan kemiskinan di NTB.
