Mataram – Jumat yang seharusnya menjadi momen bersejarah dalam penataan ulang birokrasi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) justru berubah menjadi panggung penuh spekulasi. Mutasi pejabat eselon II yang direncanakan digelar pada Jumat, 25 April 2025, pukul 15.30 WITA, di Gedung Tambora Kantor Gubernur NTB, resmi ditunda di detik-detik terakhir.
Undangan telah tersebar luas. Nama-nama calon pejabat baru ramai diperbincangkan. Namun, panggung pelantikan yang telah disiapkan rapi mendadak kosong. Apa yang terjadi?
Wakil Gubernur NTB, Indah Dhamayanti Putri, angkat bicara. Menurutnya, penundaan ini semata-mata karena faktor administratif, bukan tarik-menarik kepentingan politik seperti yang ramai dibahas publik.
“Rekomendasi Kemendagri secara substansi sudah disetujui. Namun karena keberangkatan Pak Menteri ke luar negeri, dokumen fisik belum bisa ditandatangani,” ungkapnya dengan tegas.
Penjelasan ini seolah menjadi tameng bagi pasangan Gubernur-Wakil Gubernur yang baru dua bulan menjabat. Di tengah euforia publik menanti wajah-wajah baru birokrasi NTB, pemerintah memilih langkah konservatif: taat prosedur, kendati harus menunda momen penting.
Terkait beredarnya undangan pelantikan yang ditandatangani Sekretaris Daerah NTB, Lalu Gita Ariadi, bukan Gubernur langsung, Dinda menepis anggapan bahwa ada pergesekan di internal pemerintahan.
