Ketua DPW PKS Maluku Utara itu menyoroti 3 aspek masalah di Maluku Utara yakni, tata kelola pemerintahan, ekonomi, dan pertambangan.
Zulkifli menilai tata kelola pemerintahan Provinsi Maluku Utara berdasarkan catatan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Badan Pemeriksaan Keuangan (BKP) masih buruk.
“Belum begitu baik sebagaimana catatan KPK dan BPK, masih banyaknya gratifikasi di jajaran pemprov khususnya di BPBJ dan PTSP,” ungkapnya.
Ia meminta pemerintah provinsi menyikapi temuan KPK dan BPK dengan memperkuat sistem untuk meminimalisir praktek gratifikasi.
“Ke depan pemerintah perlu membuat sistem untuk meminimalisir praktek gratifikasi,” pintanya.
Sementara dari sektor ekonomi, kata Zulkifli Hi Umar, Maluku Utara masih tergolong provinsi yang memiliki PDRB terendah di Indonesia.
