Janji Tinggal Janji! Bonus Atlet PON NTB Tak Kunjung Cair, DPRD Semprot Pemprov

Mataram – Kekecewaan mendalam dirasakan para atlet PON 2024 yang mewakili Nusa Tenggara Barat (NTB). Janji manis Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB untuk mencairkan bonus di awal Februari sebelum Ramadan ternyata tak lebih dari sekadar ucapan tanpa realisasi. Hingga pertengahan Maret, dana tersebut belum juga diterima, memicu kemarahan para atlet dan mendapat sorotan tajam dari DPRD NTB.

Anggota Komisi V DPRD NTB, H. Didi Sumardi, mengungkapkan kegeramannya atas keterlambatan ini. Menurutnya, bonus adalah hak atlet yang telah berjuang mengharumkan nama daerah, bukan sekadar hadiah yang bisa diberikan sesuka hati pemerintah.

“Atlet sudah berkeringat, berjuang untuk NTB, tapi hak mereka malah ditahan-tahan. Prinsipnya sederhana: berikan hak seseorang sebelum keringatnya kering! Tapi ini sudah bukan sekadar kering, sudah menguap entah ke mana,” tegas Didi, Kamis (13/3).

Didi menegaskan bahwa anggaran untuk bonus atlet sudah dialokasikan dalam APBD, sehingga seharusnya tidak ada alasan untuk menunda pencairan. Ia bahkan telah berkomunikasi langsung dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) melalui Asisten III Pemprov NTB, Wirawan Ahmad, untuk mendesak agar dana segera dicairkan.

“Kami sudah menyampaikan langsung ke TAPD. Janji yang sudah dibuat harus ditepati. Jangan biarkan atlet terus bertanya-tanya kapan hak mereka dibayar. Sebelum Lebaran, bonus ini harus sudah cair!” desaknya.

Pemerintah Dinilai Abai, Atlet Bisa Kehilangan Motivasi

Tak hanya itu, Didi juga melontarkan kritik keras terhadap kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait yang dianggap tidak peka terhadap kebutuhan atlet. Ia menilai eksekutif menunjukkan ketidakseriusan dalam mengurus pencairan bonus, padahal ini adalah bentuk penghargaan dan motivasi bagi para atlet.

“Saya melihat ada ketidakseriusan dari Pemprov NTB, terutama OPD yang bertanggung jawab dalam pencairan bonus. Mereka seakan tidak peduli dengan perjuangan para atlet. Seharusnya, pemerintah bisa lebih cepat bertindak, bukan justru diam dan membiarkan masalah ini berlarut-larut,” ujar Didi.

Lebih jauh, ia mengingatkan bahwa keterlambatan ini bisa berdampak negatif terhadap semangat para atlet. Jika mereka merasa tidak dihargai, motivasi untuk berprestasi di masa depan bisa menurun drastis.

“Bonus ini bukan sekadar angka di atas kertas, tapi bentuk penghargaan atas kerja keras mereka. Kalau atlet dan pelatih terus dikecewakan, bagaimana kita berharap mereka tetap semangat bertanding? Ini bisa melemahkan semangat juang mereka,” tambahnya.

Dengan kondisi ini, desakan kepada Pemprov NTB untuk segera mencairkan bonus semakin menguat. Jika pemerintah terus berdiam diri, bukan tak mungkin gelombang kekecewaan ini akan berujung pada aksi protes dari para atlet yang merasa hak mereka terus diabaikan.