Gubernur NTB Reshuffle OPD, Pastikan Tak Ada Calo Jabatan!

Mataram – Angin perubahan bertiup kencang di lingkup Pemerintah Provinsi NTB. Gubernur NTB Dr. H. Lalu Muhamad Iqbal, M. Hub. Int.,menegaskan langkah besar dalam merestrukturisasi Organisasi Perangkat Daerah (OPD), sekaligus memastikan bahwa birokrasi daerah ini bersih dari praktik jual beli jabatan.

Dalam pertemuan dengan jajaran pimpinan OPD Pemprov NTB serta saat meninjau Command Center di Kantor Gubernur NTB pada Senin (3/3/2025), Iqbal mengumumkan bahwa pengisian 13 posisi strategis yang saat ini kosong akan segera dilakukan. Selain itu, reformasi besar-besaran dengan perampingan OPD juga akan dijalankan demi efisiensi anggaran dan peningkatan kinerja pemerintahan.

“Saya ingin birokrasi ini bekerja cepat dan efektif. OPD yang strukturnya tetap akan langsung diisi, sementara yang berubah akan kami sesuaikan. Bisa saja ada merger atau pemisahan OPD sesuai kebutuhan daerah,” ujar mantan Duta Besar RI untuk Turki ini.

Namun, Iqbal menegaskan bahwa restrukturisasi ini menunggu persetujuan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (STOK) dari DPRD NTB. Setelah itu, barulah pengisian jabatan dilakukan dengan proses seleksi yang transparan dan akuntabel.

Pilih Pejabat dengan Standar Tinggi, Bukan Titipan!

Dalam menjalankan reformasi ini, Pemprov NTB menerapkan mekanisme seleksi ketat bagi calon pejabat. Pengisian jabatan eselon II akan melibatkan panitia seleksi, sedangkan untuk jabatan eselon III akan diberlakukan sistem beauty contest, di mana para kandidat akan dinilai berdasarkan kompetensi dan rekam jejak mereka.

“Kami ingin pejabat yang duduk di kursi pemerintahan adalah mereka yang memang layak dan berkompeten. Bagi yang sudah memenuhi syarat untuk eselon III, silakan mempersiapkan diri dari sekarang,” tegas Iqbal.

Ia menargetkan seluruh proses restrukturisasi ini selesai dalam tiga hingga empat bulan ke depan agar pemerintahan dapat berjalan optimal.

“Tidak Ada Calo Jabatan di NTB, Saya Pastikan Itu!”

Iqbal juga menyinggung fenomena calo jabatan yang sering muncul pasca-pemilihan kepala daerah. Ia menegaskan bahwa tidak ada satu pun orang yang berhak berbicara atas namanya, baik dari tim, keluarga, maupun kolega.

“Di mana-mana setelah pilkada selalu ada yang coba bermain dengan jual beli jabatan. Tapi saya pastikan, di NTB tidak ada calo jabatan! Tidak ada satu pun orang yang saya beri wewenang untuk mengatasnamakan saya, bahkan istri saya sendiri tidak saya beri otorisasi, apalagi orang lain!” kata Iqbal dengan tegas.

Ia menambahkan bahwa semua urusan pemerintahan hanya boleh dijalankan oleh birokrasi resmi yang digaji untuk bekerja bagi rakyat. “Tidak boleh ada orang di luar sistem yang ikut campur dalam mutasi atau promosi jabatan. Pemerintahan ini hanya diurus oleh mereka yang ada di dalamnya,” tegasnya.

Birokrasi Berbasis Data: NTB Melangkah ke Era Digital

Selain membenahi struktur OPD, Gubernur Iqbal juga menekankan pentingnya pengambilan keputusan berbasis data. Ia memastikan bahwa seluruh kebijakan Pemprov NTB lima tahun ke depan akan didasarkan pada data yang valid dan akurat.

“Semua kebijakan harus berbasis data, tidak bisa hanya mengandalkan intuisi atau kepentingan politik sesaat. Command Center di Kantor Gubernur NTB akan menjadi pusat informasi untuk memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil benar-benar bermanfaat bagi masyarakat,” jelasnya.

Dengan sistem dashboard canggih di Command Center, pemerintah daerah akan memiliki akses real-time terhadap berbagai data penting, mulai dari ekonomi, kesehatan, pendidikan, hingga infrastruktur. “Ini adalah era baru bagi NTB, di mana semua keputusan harus terukur dan transparan,” tambahnya.

Birokrasi Kuat, NTB Siap Tancap Gas!

Langkah revolusioner yang diambil Gubernur Iqbal dalam menata birokrasi NTB bukan sekadar wacana, tetapi sebuah komitmen nyata untuk membangun pemerintahan yang bersih, profesional, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Dengan pengisian jabatan berbasis meritokrasi, penegakan disiplin birokrasi, serta penerapan kebijakan berbasis data, NTB kini tengah bersiap untuk memasuki fase baru pembangunan yang lebih efektif dan efisien.

Tahun ini adalah tahun penguatan, dan tahun depan NTB akan melaju lebih kencang!