Senin, 16 Februari 2026 | 05.42 WITA
Ekobis  

Sinergi Dua Bank Syariah, Bank NTB Syariah Alihkan Pembiayaan ASN Penyuluh ke BSI Demi Stabilitas dan Kepastian Layanan

Direksi Bank NTB Syariah dan perwakilan BSI menunjukkan dokumen kerja sama sebagai wujud sinergi dan penguatan tata kelola pembiayaan syariah. (Dok. Bank NTB Syariah)

Mataram – Transformasi status ASN Penyuluh Pertanian menjadi ASN Pusat membawa implikasi besar pada sistem penggajian dan pengelolaan pembiayaan mereka. Menyikapi perubahan tersebut, PT Bank NTB Syariah mengambil langkah cepat dan terukur dengan mengalihkan portofolio pembiayaan kepada PT Bank Syariah Indonesia Tbk.

Nilai outstanding pembiayaan yang dialihkan mencapai sekitar Rp57 miliar. Namun di balik angka tersebut, terdapat keputusan strategis yang berorientasi pada manajemen risiko jangka panjang.

Dalam industri perbankan, penguasaan payroll menjadi instrumen penting dalam mitigasi risiko kredit. Dengan beralihnya gaji para penyuluh ke BSI per 1 Januari 2026, maka secara sistemik pengelolaan pembiayaan yang paling aman adalah melalui bank yang mengendalikan arus kas tersebut.

Direktur Utama Bank NTB Syariah menegaskan bahwa keputusan ini bukan bentuk pelepasan tanggung jawab, melainkan strategi untuk menjaga kualitas pembiayaan tetap prima. Ia menyebut, pertumbuhan yang sehat hanya dapat dicapai dengan disiplin tata kelola.

Sementara itu, Direktur Dana & Jasa Adhi Susantio menekankan bahwa sebagai Bank Daerah untuk Daerah, fokus utama Bank NTB Syariah adalah mendukung pembangunan NTB. Dengan menjaga rasio pembiayaan tetap sehat, bank dapat memperluas ruang intervensi ekonomi produktif di daerah.

Kerja sama ini juga mempertegas bahwa ekosistem keuangan syariah di Indonesia dibangun atas dasar kolaborasi. Penandatanganan PKS di Kantor Pusat Bank NTB Syariah menjadi penanda bahwa sinergi antar lembaga keuangan syariah mampu menciptakan stabilitas sekaligus kepastian layanan bagi nasabah.

Bagi para ASN Penyuluh Pertanian, pengalihan ini memastikan layanan pembiayaan tetap berjalan tanpa hambatan administratif. Sementara bagi industri, ini menjadi contoh praktik terbaik dalam menyelaraskan manajemen risiko dengan dinamika kebijakan pemerintah.