Sebanyak 65 Desa Terima BKK, Bappeda NTB Perkuat Program Desa Berdaya
MATARAM – Sebanyak 5.100 kepala keluarga (KK) miskin ekstrem di Nusa Tenggara Barat (NTB) menjadi sasaran bantuan modal usaha produktif melalui program Desa Berdaya. Hingga saat ini, sebanyak 65 desa juga telah menerima Bantuan Keuangan Khusus (BKK) sebagai bagian dari upaya mendorong pemberdayaan masyarakat dan pengentasan kemiskinan di tingkat desa.
Untuk memperkuat pelaksanaan program tersebut, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi NTB mendorong penyelarasan berbagai program mitra pembangunan agar intervensi yang dilakukan dapat lebih terarah dan menjangkau masyarakat yang membutuhkan.
Upaya itu dibahas dalam Rapat Koordinasi Mitra Pembangunan untuk Desa Berdaya yang dipimpin Kepala Bappeda Provinsi NTB, Baiq Nelly Yuniarti, AP., M.Si., di Ruang Rapat Geopark Bappeda NTB, Jumat (11/9/2026).
Rapat tersebut menjadi ruang koordinasi untuk menyelaraskan program mitra pembangunan dengan program unggulan Desa Berdaya. Pembahasan juga mencakup pemetaan sebaran intervensi atau bentuk bantuan yang telah dan akan dilakukan oleh masing-masing mitra, sehingga pelaksanaan program dapat saling melengkapi.
Koordinasi ini menjadi penting mengingat upaya pengentasan kemiskinan tidak cukup hanya mengandalkan satu program atau satu perangkat daerah. Keterlibatan berbagai mitra pembangunan diperlukan untuk memperluas dukungan, baik dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat maupun pengembangan potensi desa.
Salah satu perhatian dalam rapat tersebut adalah pemerataan kontribusi mitra pembangunan di seluruh wilayah NTB. Bappeda NTB mendorong agar dukungan yang selama ini berjalan tidak hanya terpusat di wilayah tertentu, tetapi juga diperluas ke Pulau Sumbawa, terutama Kabupaten Dompu dan Bima.
Di wilayah tersebut, sejumlah fokus intervensi yang didorong meliputi kelestarian lingkungan, kehutanan, sektor maritim, perikanan, hingga pemberdayaan ekonomi masyarakat. Pengembangan bidang-bidang tersebut diarahkan agar kontribusi mitra pembangunan dapat disesuaikan dengan potensi dan kebutuhan masing-masing wilayah.
Baiq Nelly menegaskan, Bappeda NTB memiliki peran lebih luas dalam memastikan berbagai program pembangunan berjalan selaras. Menurutnya, perencanaan pembangunan tidak cukup hanya berhenti pada penyusunan dokumen, tetapi juga harus mampu menghubungkan berbagai program agar memberikan hasil yang saling mendukung.
“Bappeda NTB tidak ingin hanya menjadi ‘tukang jahit’ dokumen, melainkan bertindak sebagai orkestrator yang menyelaraskan seluruh program pemerintah dan mitra pembangunan agar tidak bekerja secara parsial,” ujar Baiq Nelly.
Pernyataan tersebut menegaskan pentingnya koordinasi dalam pelaksanaan pembangunan daerah. Program yang dijalankan secara terpisah berisiko membuat dukungan pembangunan tidak terpetakan secara menyeluruh. Karena itu, penyelarasan program dan pemetaan intervensi menjadi bagian penting untuk memastikan bantuan serta dukungan mitra dapat menjangkau sasaran yang tepat.
Dalam konteks Desa Berdaya, pendekatan tersebut juga berkaitan dengan upaya memperkuat pemberdayaan ekonomi masyarakat desa. Bantuan modal usaha produktif bagi sekitar 5.100 KK miskin ekstrem menjadi salah satu sasaran program yang diharapkan dapat mendukung kegiatan ekonomi masyarakat penerima manfaat.
Melalui koordinasi yang lebih terarah dan berbasis data, Bappeda NTB berharap keterlibatan mitra pembangunan dapat semakin merata, termasuk menjangkau wilayah Pulau Sumbawa. Kolaborasi tersebut diharapkan menjadikan Desa Berdaya sebagai ruang bersama untuk mendorong pembangunan yang inklusif, berkelanjutan, dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat NTB.
