Bappeda NTB Raih Pemenang I Pengutamaan Bahasa Negara di Ruang Publik dan Tata Naskah Dinas 2026

Lombok Bicara.com Lombok Bicara.com Lombok Bicara.com
Sekretaris Bappeda NTB Baiq Yunita Puji Widiani menerima penghargaan Pengutamaan Bahasa Negara Tahun 2026. (Dok. Bappeda NTB)

MATARAM – Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) meraih Pemenang I Kategori Pengutamaan Bahasa Negara di Ruang Publik dan Tata Naskah Dinas Tahun 2026. Penghargaan yang diselenggarakan Balai Bahasa Provinsi NTB di bawah Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah tersebut menjadi apresiasi atas penerapan penggunaan bahasa negara di lingkungan kelembagaan Bappeda NTB.

Penghargaan itu diterima langsung oleh Sekretaris Bappeda Provinsi NTB, Baiq Yunita Puji Widiani, ST., M.Si., dalam rangkaian acara puncak Bulan Bahasa dan Sastra Tahun 2026. Kegiatan tersebut berlangsung di Pendopo Wali Kota Mataram, Selasa (27/10/2026).

Capaian ini menempatkan Bappeda NTB sebagai salah satu lembaga yang mendapat apresiasi atas upaya mengutamakan bahasa Indonesia dalam lingkungan kerja pemerintahan. Penggunaan bahasa negara tidak hanya berkaitan dengan komunikasi sehari-hari, tetapi juga tercermin dalam informasi yang disampaikan kepada masyarakat serta dokumen resmi kelembagaan.

Selain menerima penghargaan, Baiq Yunita Puji Widiani juga dipercaya menjadi narasumber dalam kegiatan tersebut. Ia membawakan materi bertajuk “Praktik Baik Pengutamaan Bahasa Negara di Ruang Publik dan Tata Naskah Dinas bagi Lembaga.”

Penghargaan yang diterima Bappeda NTB dalam rangkaian puncak Bulan Bahasa dan Sastra Tahun 2026. (Dok. Bappeda NTB)

Dalam kesempatan itu, Sekretaris Bappeda NTB berbagi pengalaman mengenai praktik penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam lingkungan pemerintahan. Materi tersebut berkaitan dengan penerapan bahasa negara pada ruang publik serta penyusunan tata naskah dinas sebagai bagian dari komunikasi resmi lembaga.

Bagi Bappeda NTB, penggunaan bahasa Indonesia memiliki kaitan dengan pelaksanaan tugas kelembagaan, terutama dalam menyampaikan informasi dan menyusun dokumen kedinasan. Bahasa yang jelas dan sesuai kaidah membantu memastikan pesan pemerintahan tersampaikan dengan baik, baik kepada instansi terkait maupun masyarakat.

Penghargaan ini sekaligus menjadi dorongan bagi Bappeda NTB untuk terus memperhatikan penggunaan bahasa negara dalam aktivitas kelembagaan. Upaya tersebut mencakup komunikasi publik dan penyusunan dokumen resmi agar penggunaan bahasa Indonesia tetap terjaga dalam pelaksanaan tugas pemerintahan.

Melalui capaian ini, Bappeda NTB diharapkan dapat terus mempertahankan praktik penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Pengutamaan bahasa negara tidak hanya menjadi bagian dari pemenuhan kaidah kebahasaan, tetapi juga mendukung komunikasi kelembagaan yang tertib, jelas, dan profesional.

Tutup