Bappeda NTB Perkuat Koordinasi dengan Bappenas, Fokus pada Pembiayaan dan Pengentasan Kemiskinan
MATARAM – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menjajaki peluang pembentukan Dana Abadi Daerah sebagai salah satu alternatif pembiayaan pembangunan jangka panjang. Selain itu, percepatan penanganan kemiskinan dan penguatan ketahanan pangan menjadi agenda penting yang dibahas bersama pemerintah pusat.
Pembahasan tersebut dilakukan Kepala Bappeda Provinsi NTB, Baiq Nelly Yuniarti, AP., M.Si., bersama jajaran saat melakukan audiensi dengan sejumlah unit kerja Kementerian PPN/Bappenas RI di Jakarta, Rabu (12/8/2026).
Dalam audiensi tersebut, Baiq Nelly didampingi Sekretaris Badan Baiq Yunita Puji Widiani, ST., M.Si., Kabid Perekonomian dan SDA Iskandar Zulkarnain, S.Pt., M.Si., Kabid Infrastruktur dan Kewilayahan Laksmi Fortuna, ST., MT., serta sejumlah Perencana Ahli Madya Bappeda NTB.
Salah satu agenda yang menjadi perhatian adalah peluang pembentukan Dana Abadi Daerah Provinsi NTB. Gagasan ini dibahas sebagai bagian dari upaya mencari alternatif pembiayaan untuk mendukung kebutuhan pembangunan daerah.
Selain pembiayaan, audiensi juga membahas strategi percepatan penanggulangan kemiskinan ekstrem maupun kemiskinan reguler. Pembahasan tersebut menjadi penting agar program penanganan kemiskinan dapat dirancang lebih terarah dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Agenda lainnya berkaitan dengan peningkatan produksi dan penguatan ketahanan pangan daerah. Hal ini menjadi salah satu perhatian dalam perencanaan pembangunan NTB, mengingat sektor pangan memiliki peran penting dalam memenuhi kebutuhan masyarakat.
Dalam koordinasi tersebut, penguatan regulasi, kebijakan, serta pemanfaatan data turut menjadi perhatian. Ketiga aspek tersebut diperlukan agar program pembangunan dapat disusun berdasarkan kebutuhan dan kondisi daerah, memiliki target yang terukur, serta tepat sasaran.
Audiensi dengan sejumlah unit kerja Kementerian PPN/Bappenas RI ini menjadi bagian dari upaya memperkuat sinkronisasi kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah. Koordinasi tersebut juga membuka peluang kolaborasi dalam mendukung berbagai agenda pembangunan di NTB.
Melalui penguatan kerja sama tersebut, Pemprov NTB mendorong pengembangan alternatif pembiayaan dan kebijakan pembangunan yang berkelanjutan untuk mendukung visi NTB sebagai Provinsi Kepulauan yang Makmur Mendunia.
