Bappeda NTB Bahas Hasil Riset MoFCREC, Perkuat Kebijakan Hadapi Perubahan Iklim

MATARAM – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) mendorong pemanfaatan hasil riset sebagai dasar penyusunan kebijakan untuk menghadapi dampak perubahan iklim. Langkah ini menjadi perhatian karena perubahan iklim tidak hanya berdampak pada lingkungan, tetapi juga memengaruhi kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat, terutama petani dan warga yang tinggal di wilayah pesisir.

Upaya tersebut dibahas dalam Rapat Diseminasi dan Diskusi Policy Brief Riset MoFCREC (Model of Future-Proofing for Climate Resilience by Engaging Communities in Eastern Indonesia) yang diselenggarakan Pemerintah Provinsi NTB melalui Bappeda Provinsi NTB di Ruang Rapat Geopark Bappeda NTB, Selasa (22/9/2026).

Kegiatan tersebut dipimpin Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Bappeda NTB, Laksmi Fortuna, ST., MT. Forum ini turut menghadirkan perwakilan perangkat daerah, kalangan akademisi, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), hingga mitra pembangunan.

Pembahasan riset MoFCREC menjadi salah satu upaya untuk memperkuat pemahaman mengenai tantangan perubahan iklim sekaligus mendorong penyusunan kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat di wilayah Indonesia Timur, termasuk NTB.

Perubahan iklim menjadi tantangan yang perlu diperhatikan karena dampaknya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat yang menggantungkan kehidupan pada kondisi alam. Petani, misalnya, menghadapi tantangan dalam menjalankan aktivitas pertanian ketika kondisi iklim mengalami perubahan. Begitu pula masyarakat pesisir yang kehidupannya berkaitan erat dengan kondisi lingkungan dan sumber daya alam di sekitarnya.

Dampak tersebut juga tidak dirasakan secara merata oleh seluruh kelompok masyarakat. Perempuan, lanjut usia (lansia), dan penyandang disabilitas termasuk kelompok rentan yang membutuhkan perhatian dalam penyusunan kebijakan adaptasi perubahan iklim. Karena itu, upaya membangun ketahanan iklim perlu mempertimbangkan kondisi dan kebutuhan berbagai kelompok masyarakat, bukan hanya aspek lingkungan.

Melalui hasil riset MoFCREC yang mendapat dukungan KONEKSI dan Monash University, Pemprov NTB berkomitmen mendorong perumusan kebijakan berbasis bukti atau evidence-based policy. Pendekatan ini menempatkan hasil penelitian dan data sebagai salah satu landasan dalam menentukan arah kebijakan pembangunan daerah.

Sejumlah pendekatan yang menjadi perhatian di antaranya pengembangan pertanian cerdas iklim, pengelolaan air berbasis komunitas, serta penguatan sistem peringatan dini yang lebih mudah diakses masyarakat. Ketiga aspek tersebut berkaitan dengan upaya meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menghadapi risiko perubahan iklim sesuai dengan kondisi dan kebutuhan di wilayah masing-masing.

Dalam proses perumusan kebijakan, keterlibatan berbagai pihak juga menjadi bagian penting. Kehadiran perangkat daerah, akademisi, BMKG, BPBD, dan mitra pembangunan dalam forum tersebut membuka ruang koordinasi lintas sektor untuk membahas isu perubahan iklim dari berbagai sudut pandang.

Melalui diseminasi dan diskusi ini, Bappeda NTB mendorong agar hasil riset tidak berhenti sebagai dokumen kajian, tetapi dapat menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan pembangunan daerah. Dengan demikian, upaya menghadapi perubahan iklim di NTB diharapkan dapat lebih memperhatikan kondisi masyarakat, termasuk kelompok yang paling rentan terhadap dampaknya.