Irpan menandakan, adanya konferensi pers yang dilakukan oleh pimpinan DPRD NTB yang pada pokoknya menyatakan bahwa mereka solid untuk meneruskan laporan pidana terhadap Fihirudin tersebut merupakan hal yang wajar.
“Bagi kami adalah hal yang biasa-biasa saja, tidak ada yang menggetarkan. Dan terhadap hal tersebut kami selaku tim penasihat hukum siap untuk menghadapi laporan tersebut,” katanya.
Hanya saja, demi kebenaran dan kejujuran, THPR tetap meminta agar DPRD NTB juga berani membuktikan “kabar angin” tersebut dengan melakukan tes rambut dan tes darah bagi semua anggota DPRD NTB.
“Bagaimana mungkin kita bisa mengatakan Fihirudin menyebarkan berita bohong, jika kita tidak berani membuka apa yang menjadi pokok masalah yang dipertanyakan oleh Fihirudin tersebut,” pungkasnya. (*)
