“Kalau soal laporan polisi, klien kami sebagai warga negara yang baik akan patuh terhadap proses hukum yang berkeadilan untuk merespon laporan tersebut. Dan kami dari THPR juga solid untuk membela Fihir,” tegas Irpan, Kamis 10 November 2022.
Menurut Irpan, substansi persoalan dalam kasus Fihir ini bukan pada laporan polisi atau ranah hukum. Namun, apakah sikap ini menjadi sikap kelembagaan atau hanya sikap pribadi oknum anggota dewan.
“Justru persoalannya bukan pada laporan polisi. Tapi, apakah ini merupakan sikap pribadi atau keputusan lembaga dewan semata yang menjadi inti masalahnya,” ujarnya..
Irpan mengatakan, THPR menilai bahwa jauh lebih penting dan lebih substantif jika DPRD NTB mau menindaklanjuti tabir “Kabar Angin” dari cuitan Fihir, dengan mendesak BK DPRD NTB untuk dapat menjalankan fungsinya secara optimal, transparan dan akuntabel.
“Harusnya BK DPRD NTB memeriksa dan memverifikasi secara mendalam dan penuh kesungguhan tentang “kabar angin” yang dilontarkan klien kami,” katanya.
