Menurut dia, pernyataan Pimpinan DPRD NTB sangat kontra produktif dan patut diduga sedang menggeser pokok masalahnya. DPRD NTB dinilai sedang berusaha mengamputasi bahkan lebih jauh ingin mematikan saluran dan peran serta fungsi BK sebagai alat kelengkapan DPRD.
“Jika “kabar angin” dibiarkan berlarut larut maka bukan pokok masalah sebenarnya yang sekarang menjadi perhatian rakyat yang akan terungkap, melainkan DPRD lebih asyik menabuh genderang dalam ruang lingkup hukum pidana. Tapi ingat, rakyat tidak buta dan tuli dengan teatrikal demikian,” katanya.
THPR meyakini bahwa bagi rakyat, cara DPRD NTB merespons jauh dari kaidah-kaidah berdemokrasi dan justru dengan sengaja menutup dirinya secara kelembagaan untuk menjawab dinamika masyarakat in case tentang “kabar angin”.
“Maka dengan demikian patut kami pandang DPRD NTB sedang berusaha secara sistematis untuk menggeser bahkan lebih jauh menutup persoalan sebenarnya yaitu tentang “kabar angin”.
