Dugaan Ancaman Putus Iklan terhadap Media, AJI Mataram Soroti Intervensi PT AMGM
MATARAM – Hubungan kerja sama iklan antara perusahaan dan media kembali menjadi sorotan setelah muncul dugaan intimidasi terhadap sejumlah media di Nusa Tenggara Barat (NTB) oleh oknum PT Air Minum Giri Menang (PT AMGM).
Dugaan tersebut mencuat setelah sejumlah media memberitakan jalannya persidangan perkara dugaan korupsi yang menyeret mantan Bupati Lombok Barat, H. Lalu Ahmad Zaini, di Pengadilan Tipikor Mataram.
Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Mataram mengungkap adanya dugaan tekanan terhadap sedikitnya tiga media yang memuat pemberitaan terkait persidangan tersebut.
Sebagaimana diberitakan Koran NTB pada 13 November 2026, dugaan tekanan terjadi pada 11–12 November 2026. Oknum PT AMGM disebut menghubungi pimpinan redaksi dan menemui langsung wartawan yang sedang menjalankan tugas peliputan.
Persoalan menjadi perhatian karena dugaan intervensi tersebut disebut disertai ancaman pemutusan kerja sama advertorial maupun iklan apabila media tidak memenuhi permintaan untuk memperhalus pemberitaan.
Bahkan, sejumlah redaksi diduga diminta menarik berita yang telah diterbitkan serta menghapus video persidangan dari kanal media sosial masing-masing.
Ketua AJI Mataram, Wahyu Widiantoro, mengecam tindakan tersebut. Menurutnya, penggunaan instrumen kerja sama komersial untuk menekan pemberitaan dapat mengancam independensi media.
Praktik demikian juga berpotensi melahirkan swasensor atau pembatasan pemberitaan oleh redaksi karena khawatir kehilangan sumber pendapatan.
Padahal, kerja sama iklan dan produk jurnalistik merupakan dua kepentingan yang semestinya ditempatkan secara terpisah.
Perusahaan memiliki hak untuk menentukan kebijakan pemasangan iklan berdasarkan pertimbangan bisnis yang sah. Namun, kerja sama komersial tidak seharusnya menjadi sarana untuk mengatur substansi pemberitaan atau memaksakan penghapusan informasi yang disampaikan kepada publik.
Dalam konteks hukum, Pasal 4 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers menjamin kemerdekaan pers. Sementara Pasal 18 ayat (1) mengatur sanksi pidana bagi pihak yang secara melawan hukum dan dengan sengaja menghambat atau menghalangi pelaksanaan kemerdekaan pers.
AJI Mataram pun meminta PT AMGM dan seluruh lembaga pemerintah maupun badan usaha menghentikan segala bentuk tekanan terhadap ruang redaksi.
Organisasi jurnalis tersebut juga mengingatkan perusahaan media agar membangun pemisahan yang tegas antara kepentingan bisnis dan kebijakan redaksional.
Bagi dunia pers, persoalan ini menjadi pengingat bahwa keberlangsungan ekonomi perusahaan media tidak boleh mengorbankan independensi jurnalistik.
Lombok Bicara menilai manajemen PT AMGM perlu memberikan penjelasan terbuka mengenai dugaan ancaman pemutusan kerja sama iklan tersebut, termasuk menjelaskan apakah tindakan oknum yang dimaksud merupakan kebijakan perusahaan atau inisiatif pribadi.
Sebab, apabila dugaan tersebut benar, persoalannya tidak lagi sebatas hubungan bisnis antara pengiklan dan perusahaan media, tetapi menyangkut perlindungan kebebasan pers dan hak masyarakat memperoleh informasi.
Hingga berita ini disusun, Lombok Bicara belum memperoleh tanggapan langsung dari manajemen PT AMGM. Redaksi membuka ruang klarifikasi dan hak jawab bagi pihak perusahaan.
Lombok Bicara menegaskan, kerja sama iklan adalah hubungan bisnis, bukan kewenangan untuk mengendalikan isi pemberitaan.
