Tegas! AMSI NTB Layangkan Lima Tuntutan ke PT AMGM atas Dugaan Intimidasi Media

MATARAM – Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) Wilayah Nusa Tenggara Barat (NTB) mengambil sikap tegas menyikapi dugaan intimidasi terhadap sejumlah perusahaan media yang memberitakan persidangan kasus dugaan korupsi PT Air Minum Giri Menang (AMGM).

Organisasi perusahaan media siber tersebut secara terbuka mendesak PT AMGM menghentikan segala bentuk tekanan bisnis yang diduga diarahkan kepada media, terutama melalui ancaman pemutusan kerja sama iklan dan advertorial.

Sikap itu muncul setelah adanya informasi mengenai dugaan upaya menghalangi pemberitaan persidangan perkara yang menyeret Bupati Lombok Barat dan mantan Direktur Utama PT AMGM.

Ketua AMSI NTB, Sirtupillaili, menilai tindakan yang mencampurkan kepentingan bisnis dengan kebijakan redaksional merupakan praktik yang bertentangan dengan prinsip kemerdekaan pers.

Menurutnya, kerja sama publikasi antara perusahaan dan media semestinya ditempatkan sebagai hubungan profesional. Tidak boleh ada persyaratan terselubung yang mengharuskan media menghindari isu tertentu demi mempertahankan kontrak iklan.

“Publik berhak tahu atas fakta-fakta dalam persidangan terkait kasus korupsi Bupati Lombok Barat dan eks Dirut PT AMGM. Hendaknya kerja sama bisnis antara media dan perusahaan tidak menjadi alat untuk mengekang kebebasan pers dalam menyampaikan informasi kepada publik,” tegasnya, Sabtu (14/11/2026).

Lima Poin yang Diminta AMSI

Dalam pernyataan kelembagaannya, AMSI NTB merumuskan lima tuntutan yang ditujukan kepada PT AMGM dan seluruh pihak yang memiliki hubungan kerja sama publikasi dengan perusahaan pers.

Pertama, AMSI mendesak PT AMGM menghentikan segala bentuk tekanan bisnis terhadap perusahaan media, termasuk ancaman pemutusan kerja sama iklan maupun advertorial yang diduga digunakan untuk memengaruhi substansi pemberitaan.

Kedua, AMSI meminta seluruh pemerintah daerah, BUMN, BUMD, dan lembaga bisnis menghormati independensi perusahaan pers. Hubungan komersial tidak boleh menjadi pintu masuk untuk mencampuri kebijakan editorial.

Ketiga, AMSI mendorong transparansi dan profesionalisme dalam pengadaan kerja sama publikasi dan periklanan. Pengelolaan anggaran publikasi harus dilakukan secara objektif, bukan berdasarkan kesediaan media mengikuti kepentingan pemberi kerja sama.

Keempat, setiap pihak yang merasa dirugikan oleh pemberitaan diminta menempuh mekanisme penyelesaian sengketa pers sesuai ketentuan Undang-Undang Pers, bukan melakukan tekanan terhadap perusahaan media.

Kelima, perusahaan pers juga didorong memperkuat tata kelola internal dengan membangun pemisahan yang jelas antara kepentingan bisnis dan independensi redaksi.

Lima poin tersebut memperlihatkan bahwa persoalan yang disoroti AMSI bukan hanya menyangkut satu perusahaan media atau satu peristiwa, tetapi juga menyentuh tata kelola hubungan antara lembaga, perusahaan, dan industri pers.

Dugaan Intimidasi Terjadi Berulang di Pengadilan Tipikor

Ketua Bidang Advokasi AMSI NTB, Satria Zulfikar, mengungkapkan bahwa berdasarkan informasi yang dihimpun pihaknya, dugaan intimidasi dilakukan oleh oknum tertentu yang sebelumnya merupakan staf humas PT AMGM dan kerap menangani kerja sama media.

Peristiwa itu disebut berlangsung di lingkungan Pengadilan Tipikor Mataram pada 4 November serta 11–12 November 2026.

Satria menjelaskan, dugaan tekanan tersebut berupa upaya menghalangi jurnalis dan perusahaan media menulis berita mengenai jalannya persidangan perkara korupsi yang tengah berlangsung.

Bentuk tekanan yang disoroti adalah ancaman terbuka mengenai pemutusan kerja sama media apabila pemberitaan terkait persidangan tetap diterbitkan.

Dampaknya, sejumlah media lokal dan siber dilaporkan sempat menurunkan berita atau melakukan takedown.

“Perbuatan oknum itu jelas melanggar kemerdekaan pers, mencampuradukkan urusan bisnis dan redaksi, serta merupakan upaya melemahkan pemberantasan korupsi,” tegas Satria.

Persoalan Ini Tidak Boleh Menjadi Preseden

Sikap AMSI NTB sekaligus mengingatkan bahwa perusahaan yang menjalin kerja sama dengan media tidak memiliki kewenangan untuk mengatur isi pemberitaan melalui tekanan komersial.

Media memang membutuhkan keberlanjutan bisnis agar dapat menjalankan operasionalnya. Namun, kebutuhan tersebut tidak boleh menghilangkan kewajiban jurnalistik untuk menyampaikan informasi yang relevan bagi masyarakat.

Terlebih, pemberitaan mengenai persidangan perkara korupsi berkaitan langsung dengan kepentingan publik dan prinsip keterbukaan proses peradilan.

AMSI NTB mendorong seluruh pihak menyelesaikan keberatan terhadap pemberitaan melalui mekanisme yang tersedia dalam sistem pers, bukan melalui ancaman ekonomi.

Kini, perhatian publik tidak hanya tertuju pada substansi perkara korupsi yang sedang disidangkan, tetapi juga pada bagaimana independensi media dijaga dari kemungkinan tekanan pihak-pihak yang berkepentingan.

Sebab, kebebasan pers tidak boleh bergantung pada ada atau tidaknya kontrak advertorial.