Kepala Bappeda NTB Paparkan Strategi Desa Berdaya, Dorong Kolaborasi dengan Perguruan Tinggi

MATARAM – Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), Baiq Nelly Yuniarti, AP., M.Si., memaparkan arah dan strategi pelaksanaan Program Desa Berdaya dalam Kuliah Umum (Stadium Generale) Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama (FUSA) Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram, Selasa (3/11/2026).

Dalam kegiatan bertema “Agama, Kearifan Lokal dan Pembangunan Inklusif: Kontribusi Perguruan Tinggi dalam Akselerasi Kebijakan Desa Berdaya di Nusa Tenggara Barat” tersebut, Baiq Nelly menjelaskan bahwa Desa Berdaya merupakan salah satu dari sepuluh program unggulan Gubernur NTB yang diarahkan untuk memperkuat pembangunan berbasis desa.

Program ini dijalankan melalui sejumlah bentuk dukungan, mulai dari dukungan teknis, pendampingan, bantuan keuangan hingga bantuan sosial. Pendekatan tersebut diarahkan untuk memperkuat kapasitas desa sekaligus mendorong masyarakat agar mampu mengembangkan potensi yang dimiliki di wilayahnya.

Menurut Baiq Nelly, keberhasilan Program Desa Berdaya tidak dapat hanya bertumpu pada pemerintah provinsi. Pelaksanaannya membutuhkan keterlibatan berbagai pihak, termasuk pemerintah kabupaten/kota, pemerintah desa, tenaga pendamping, serta masyarakat.

“Kunci keberhasilan Desa Berdaya adalah kolaborasi multiaktor, mulai dari pemerintah provinsi, kabupaten/kota, pemerintah desa, pendamping hingga masyarakat. Kita ingin potensi desa dikelola secara inklusif, ketahanan pangan terjamin, dan kemiskinan semakin berkurang,” ujarnya.

Paparan tersebut menempatkan kolaborasi sebagai bagian penting dalam pelaksanaan kebijakan pemberdayaan desa. Selain dukungan pemerintah, keterlibatan perguruan tinggi juga menjadi salah satu hal yang dibahas dalam kegiatan tersebut, terutama dalam mendukung pengembangan pengetahuan dan kajian mengenai pemberdayaan masyarakat desa.

Rektor UIN Mataram, Prof. Dr. Masnun, M.Ag., dalam kesempatan itu mengingatkan bahwa pembangunan tidak semestinya hanya berorientasi pada perubahan fisik. Menurutnya, pembangunan juga perlu memperhatikan nilai budaya dan kearifan lokal yang telah tumbuh di tengah masyarakat.

“Jangan sampai pembangunan justru menggusur budaya dan kearifan lokal. Pembangunan harus memberdayakan tanpa mencerabut nilai-nilai yang telah berakar di masyarakat,” ungkapnya.

Sementara itu, Dekan FUSA UIN Mataram, Prof. Dr. Suprapto, M.Ag., menilai Desa Berdaya sebagai kebijakan yang berorientasi pada kemandirian dan pemberdayaan masyarakat. Ia juga menyampaikan harapan agar UIN Mataram dapat menjalin kolaborasi dengan Bappeda NTB melalui pengembangan pusat kajian pemberdayaan desa.

Harapan tersebut membuka ruang kerja sama antara pemerintah daerah dan perguruan tinggi dalam mendukung pelaksanaan kebijakan pembangunan desa. Perguruan tinggi dapat mengambil bagian melalui pengembangan kajian dan kontribusi keilmuan, sementara pemerintah daerah menjalankan peran dalam perencanaan dan koordinasi pembangunan sesuai kewenangannya.

Melalui kegiatan ini, Bappeda NTB mendorong penguatan sinergi dengan kalangan akademisi agar pelaksanaan Program Desa Berdaya turut memperhatikan potensi, kebutuhan, serta kearifan lokal masyarakat. Program tersebut diharapkan dapat mendukung terwujudnya desa yang mandiri, sejahtera, dan berkelanjutan sebagai bagian dari visi NTB Makmur Mendunia.