Bappeda NTB Evaluasi Program Penanggulangan Kemiskinan, Dorong Percepatan Penurunan Angka Kemiskinan

MATARAM – Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) mengevaluasi pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan Triwulan II dan III Tahun 2026. Evaluasi tersebut dilakukan bersama pemerintah kabupaten/kota dan mitra pembangunan untuk mengidentifikasi kendala sekaligus memperkuat langkah percepatan pengentasan kemiskinan di NTB.

Kegiatan yang berlangsung di Ruang Rapat Geopark Bappeda NTB, Kamis (22/10/2026), menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah dalam melihat perkembangan pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan. Melalui evaluasi ini, capaian program ditinjau kembali agar berbagai intervensi yang telah berjalan dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan persoalan yang dihadapi masyarakat.

Dalam pembukaan kegiatan, Syamsul Hidayat menegaskan bahwa penurunan angka kemiskinan di NTB masih membutuhkan upaya yang lebih cepat dan terarah. Berdasarkan data yang dipaparkan dalam kegiatan tersebut, tingkat kemiskinan NTB pada Maret 2026 tercatat sebesar 11,17 persen atau lebih dari 628 ribu penduduk.

Angka tersebut menunjukkan bahwa penanggulangan kemiskinan masih menjadi pekerjaan penting yang membutuhkan keterlibatan berbagai pihak. Syamsul pun menekankan perlunya dukungan bersama agar upaya penurunan angka kemiskinan dapat berjalan lebih cepat.

“Butuh dukungan kita semua yang ada di ruangan ini agar penurunan angka kemiskinan dapat lebih dipercepat,” tegasnya.

Dalam pembahasan tersebut, penanggulangan kemiskinan diarahkan melalui tiga strategi utama. Pertama, mengurangi beban pengeluaran masyarakat, terutama kelompok yang rentan secara ekonomi. Kedua, meningkatkan pendapatan masyarakat melalui berbagai upaya pemberdayaan ekonomi. Ketiga, mengurangi kantong-kantong kemiskinan yang masih membutuhkan perhatian dan penanganan secara khusus.

Ketiga strategi tersebut membutuhkan intervensi yang saling mendukung. Beberapa aspek yang menjadi perhatian meliputi peningkatan kualitas hunian, penguatan perlindungan sosial, pemberdayaan ekonomi, serta pelaksanaan program yang tepat sasaran sesuai kondisi dan kebutuhan masyarakat.

Bagi Bappeda NTB, evaluasi program menjadi bagian penting untuk melihat sejauh mana upaya penanggulangan kemiskinan telah dilaksanakan dan apa saja yang masih perlu diperkuat. Keterlibatan pemerintah kabupaten/kota dan mitra pembangunan juga diperlukan agar penanganan kemiskinan tidak berjalan sendiri-sendiri, mengingat persoalan tersebut berkaitan dengan berbagai aspek kehidupan masyarakat.

Melalui pertemuan ini, pemerintah kabupaten/kota dan mitra pembangunan didorong untuk memperkuat sinergi, bertukar praktik baik, serta memastikan program yang dijalankan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat. Dengan demikian, evaluasi tidak hanya berorientasi pada pelaksanaan kegiatan, tetapi juga pada ketepatan intervensi dalam menjawab persoalan kemiskinan.

Bappeda NTB menempatkan penguatan koordinasi dan evaluasi sebagai bagian dari upaya mendorong penanggulangan kemiskinan yang lebih terarah. Harapannya, berbagai program yang dilaksanakan dapat memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan dan membuka lebih banyak peluang bagi masyarakat NTB untuk keluar dari kemiskinan.