Bappeda NTB Soroti Pemerataan Layanan Dasar untuk Dorong Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen
MATARAM – Pemerataan akses terhadap layanan pendidikan, kesehatan, air bersih, sanitasi, dan infrastruktur permukiman menjadi salah satu tantangan pembangunan di Nusa Tenggara Barat (NTB). Penguatan layanan dasar tersebut dinilai penting agar pertumbuhan ekonomi tidak hanya terlihat dari peningkatan angka, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat hingga wilayah pelosok.
Persoalan tersebut menjadi perhatian dalam Rapat Koordinasi Penguatan Layanan Dasar di Wilayah 3T untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif Menuju 8 Persen. Kegiatan yang diselenggarakan Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri berkolaborasi dengan Program SKALA tersebut berlangsung di Hotel Lombok Raya, Rabu (14/10/2026).
Kepala Bappeda Provinsi NTB, Baiq Nelly Yuniarti, AP., M.Si., hadir mewakili Gubernur NTB sekaligus membuka kegiatan dan menyampaikan sambutan. Dalam kesempatan tersebut, ia menekankan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak semata-mata berkaitan dengan pencapaian target angka, tetapi juga bagaimana hasil pembangunan dapat dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat.
“Pertumbuhan ekonomi yang sejati adalah pertumbuhan yang inklusif, pertumbuhan yang dirasakan oleh semua orang, dari pusat kota hingga ke pelosok desa di wilayah 3T,” ujar Baiq Nelly.
Pernyataan tersebut menyoroti pentingnya pemerataan pembangunan di tengah upaya mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Sebab, peningkatan aktivitas ekonomi perlu berjalan seiring dengan terbukanya akses masyarakat terhadap berbagai kebutuhan dasar yang menunjang kehidupan sehari-hari.
Sebagai provinsi kepulauan, NTB memiliki tantangan tersendiri dalam memastikan layanan dasar dapat menjangkau seluruh wilayah. Kondisi geografis antarpulau dan sebaran permukiman menjadi bagian dari persoalan yang perlu diperhatikan dalam perencanaan pembangunan, terutama untuk memastikan masyarakat di wilayah 3T memperoleh akses pelayanan yang dibutuhkan.
Sejumlah sektor yang menjadi perhatian meliputi pendidikan, kesehatan, penyediaan air bersih, sanitasi, hingga pembangunan infrastruktur permukiman. Ketersediaan layanan tersebut merupakan bagian penting dalam mendukung kualitas hidup masyarakat sekaligus menunjang aktivitas ekonomi di berbagai wilayah.
Pemerataan layanan dasar juga membutuhkan dukungan kebijakan dan perencanaan yang tepat. Pemerintah perlu memastikan program pembangunan serta alokasi anggaran dapat menjangkau wilayah yang masih membutuhkan perhatian, sehingga manfaat pembangunan tidak hanya terkonsentrasi di kawasan perkotaan atau pusat pertumbuhan ekonomi.
Dalam hal ini, sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan mitra pembangunan menjadi salah satu faktor penting. Koordinasi lintas sektor diperlukan agar kebijakan yang disusun dapat saling mendukung dan pelaksanaan program lebih terarah sesuai kebutuhan masyarakat di masing-masing wilayah.
Melalui rapat koordinasi tersebut, penguatan layanan dasar ditempatkan sebagai bagian dari upaya mendorong pembangunan yang lebih merata di NTB. Peningkatan akses terhadap kebutuhan dasar diharapkan dapat berjalan beriringan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat serta pertumbuhan ekonomi yang produktif dan berkelanjutan.
Upaya tersebut sekaligus menjadi bagian dari arah pembangunan NTB untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang tidak hanya berorientasi pada capaian angka, tetapi juga memperhatikan pemerataan manfaat pembangunan bagi masyarakat di seluruh wilayah, termasuk kawasan 3T.
