Banjir Perkotaan Jadi Perhatian, Bappeda NTB Susun Rencana Aksi untuk DAS Rontu

MATARAM – Penanganan risiko banjir perkotaan di Kota Bima, Nusa Tenggara Barat (NTB), diarahkan melalui pendekatan yang lebih menyeluruh dengan melibatkan berbagai sektor. Tidak hanya mengandalkan pembangunan fisik, upaya pengurangan risiko banjir juga membutuhkan pengelolaan daerah aliran sungai (DAS), penataan ruang, rehabilitasi lingkungan, hingga peningkatan kesiapsiagaan masyarakat.

Upaya tersebut menjadi salah satu fokus dalam Focus Group Discussion (FGD) Penyusunan Draft Rencana Aksi Pengurangan Risiko Banjir Perkotaan pada Daerah Aliran Sungai (DAS) yang dibuka Kepala Bappeda Provinsi NTB, Baiq Nelly Yuniarti, AP., M.Si., di Hotel Aston Mataram, Selasa (6/10/2026).

FGD tersebut merupakan bagian dari penguatan kapasitas kelembagaan daerah melalui dukungan Technical and Program Implementation Support (TEPIS) dalam program National Urban Flood Resilience Project (NUFReP). Pembahasan secara khusus berfokus pada Kota Bima sebagai lokasi lama dampingan NUFReP, terutama pada kawasan DAS Rontu.

Pemilihan DAS Rontu sebagai fokus pembahasan berkaitan dengan upaya menyusun langkah penanganan risiko banjir perkotaan yang lebih terarah. Melalui penyusunan draft rencana aksi, berbagai aspek yang berkaitan dengan pengelolaan wilayah sungai dan kawasan perkotaan menjadi perhatian untuk dibahas secara bersama.

Dalam penanganan banjir, pembangunan infrastruktur seperti saluran drainase dan bangunan pengendali air memang menjadi salah satu bagian penting. Namun, langkah tersebut tidak cukup apabila tidak disertai pengelolaan lingkungan dan penataan kawasan yang memperhatikan kondisi daerah aliran sungai secara menyeluruh.

Karena itu, pembahasan dalam FGD mencakup sejumlah aspek yang saling berkaitan. Di antaranya pengelolaan sungai dan drainase, rehabilitasi lahan dan hutan, penataan ruang, pengembangan sistem peringatan dini, serta peningkatan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi potensi banjir.

Selain aspek teknis dan lingkungan, dukungan pembiayaan juga menjadi salah satu hal yang perlu diperhatikan. Rencana penanganan banjir membutuhkan dukungan sumber daya agar program yang disusun tidak berhenti pada tahap perencanaan, tetapi dapat ditindaklanjuti melalui pelaksanaan yang terukur.

Keterlibatan berbagai sektor dalam penyusunan rencana aksi juga menjadi penting mengingat persoalan banjir perkotaan berkaitan dengan banyak aspek pembangunan. Pengelolaan DAS, infrastruktur perkotaan, kondisi lingkungan, hingga kesiapan masyarakat membutuhkan koordinasi agar langkah penanganannya tidak berjalan sendiri-sendiri.

Melalui FGD tersebut, diharapkan tersusun rencana aksi pengurangan risiko banjir yang jelas, terukur, dan terintegrasi. Dokumen tersebut diharapkan menjadi landasan bagi para pemangku kepentingan untuk menyelaraskan langkah penanganan banjir, khususnya di kawasan DAS Rontu, Kota Bima.

Upaya ini sekaligus menjadi bagian dari penguatan perencanaan pembangunan daerah dalam membangun kawasan perkotaan yang lebih tangguh terhadap risiko banjir. Dengan kolaborasi lintas sektor, penanganan banjir diharapkan dapat dilakukan secara lebih menyeluruh, mulai dari pengelolaan lingkungan hingga peningkatan kesiapsiagaan masyarakat.