Bappeda NTB Susun Pedoman Musrenbang Tematik, Isu Bencana dan Perubahan Iklim Jadi Prioritas
MATARAM – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) mendorong agar risiko bencana dan dampak perubahan iklim menjadi bagian penting dalam setiap tahapan perencanaan pembangunan daerah. Upaya ini dilakukan melalui penyempurnaan Pedoman Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tematik Penanggulangan Bencana dan Adaptasi Perubahan Iklim (PB-API).
Langkah tersebut dibahas dalam Konsultasi Publik Pedoman Musrenbang Tematik PB-API Provinsi NTB yang dibuka Sekretaris Bappeda Provinsi NTB, Baiq Yunita Puji Widiani, ST., M.Si., di Hotel Lombok Astoria, Rabu (23/9/2026). Kegiatan ini diinisiasi bersama Program SIAP SIAGA sebagai ruang kolaborasi untuk menyempurnakan pedoman perencanaan pembangunan yang lebih memperhatikan risiko bencana, melibatkan berbagai sektor, dan mengakomodasi kebutuhan masyarakat.
Melalui pedoman tersebut, isu kebencanaan dan perubahan iklim diharapkan tidak lagi menjadi aspek yang terpisah dari proses perencanaan pembangunan. Sebaliknya, kedua isu tersebut perlu dipertimbangkan sejak penyusunan usulan program dan kegiatan agar kebijakan pembangunan daerah dapat lebih memperhatikan potensi risiko yang dihadapi masyarakat.
Dalam sambutannya, Baiq Yunita menekankan pentingnya melihat data kerentanan sebagai gambaran kondisi nyata yang perlu menjadi perhatian dalam menentukan arah pembangunan. Menurutnya, data bukan sekadar angka, melainkan informasi yang menunjukkan berbagai tantangan yang harus diantisipasi.
“Angka-angka ini bukanlah sekadar deretan statistik di atas kertas. Ini adalah potret kerentanan kita,” ujar Baiq Yunita.
Salah satu hal yang diatur dalam pedoman Musrenbang Tematik PB-API adalah penyelarasan usulan pembangunan berdasarkan tahapan penanggulangan bencana. Perencanaan diarahkan agar mencakup kebutuhan sejak tahap prabencana, tanggap darurat, hingga pascabencana. Dengan demikian, penanganan kebencanaan dapat menjadi bagian dari perencanaan pembangunan, bukan hanya menjadi perhatian ketika bencana terjadi.
Selain penanggulangan bencana, adaptasi perubahan iklim juga menjadi bagian penting dalam pedoman tersebut. Terdapat empat sektor prioritas yang menjadi perhatian, yakni ketahanan air, kedaulatan pangan, pelestarian pesisir dan kelautan, serta ketahanan sektor kesehatan. Keempat sektor ini menjadi fokus dalam mengarahkan usulan pembangunan agar lebih memperhatikan tantangan perubahan iklim.
Aspek lain yang turut ditekankan adalah penerapan pendekatan GEDSI (Kesetaraan Gender, Disabilitas, dan Inklusi Sosial). Pendekatan ini bertujuan memastikan perempuan, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan lainnya memiliki akses, keterwakilan, serta kesempatan untuk berpartisipasi secara bermakna dalam proses perencanaan pembangunan.
Bagi Bappeda NTB, penyempurnaan pedoman ini menjadi bagian dari upaya memperkuat kualitas perencanaan pembangunan daerah melalui keterlibatan berbagai pemangku kepentingan. Masukan dari konsultasi publik diharapkan dapat membantu memastikan bahwa kebutuhan masyarakat, termasuk kelompok yang rentan terhadap dampak bencana dan perubahan iklim, dapat terakomodasi dalam usulan pembangunan.
Baiq Yunita menegaskan bahwa konsultasi publik tersebut bukan sekadar kegiatan seremonial, melainkan bagian dari proses untuk memastikan pedoman yang disusun dapat diterapkan dalam perencanaan pembangunan.
“Konsultasi publik hari ini bukanlah acara seremonial,” pungkas Baiq Yunita.
Ia juga mengajak seluruh pihak untuk memastikan setiap usulan dan kebutuhan masyarakat memiliki jejak usulan yang jelas, mulai dari tingkat desa hingga provinsi. Dengan begitu, aspirasi yang disampaikan masyarakat diharapkan dapat diterjemahkan menjadi kebijakan dan program pembangunan yang lebih tangguh, inklusif, dan tepat sasaran.
