Jelang Penilaian KKS 2027, Bappeda NTB Evaluasi Capaian dan Kesiapan Daerah
MATARAM – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) mulai memperkuat persiapan menghadapi penilaian Kabupaten/Kota Sehat (KKS) Tahun 2027. Evaluasi terhadap hasil penilaian sebelumnya menjadi salah satu langkah yang dilakukan untuk mengidentifikasi kekurangan sekaligus memastikan seluruh kabupaten/kota dapat memenuhi indikator penilaian yang mencakup sembilan tatanan kehidupan masyarakat.
Persiapan tersebut dibahas dalam Rapat Persiapan Penilaian Kabupaten/Kota Sehat Tahun 2027 yang dibuka sekaligus diarahkan Kepala Bappeda Provinsi NTB, Baiq Nelly Yuniarti, AP., M.Si., di Ruang Rapat Geopark Bappeda NTB, Selasa (15/9/2026).
Pertemuan ini menjadi momentum untuk mengevaluasi hasil penilaian KKS Tahun 2025, mengidentifikasi capaian dan kekurangan, serta membahas kesiapan perangkat daerah dan para pemangku kepentingan dalam memenuhi seluruh indikator yang menjadi komponen penilaian mendatang.
Dalam arahannya, Baiq Nelly menegaskan bahwa program Kabupaten/Kota Sehat tidak hanya berkaitan dengan upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Lebih dari itu, KKS menjadi wadah untuk menyatukan langkah pemerintah daerah dan masyarakat dalam membangun lingkungan serta kehidupan yang mendukung kesehatan.
“Kabupaten/Kota Sehat merupakan salah satu wadah dalam menyatukan gerak langkah antara pemerintah daerah dan masyarakat dalam merencanakan dan menjalankan pembangunan yang berwawasan kesehatan,” ujar Baiq Nelly.
Dalam penilaian KKS, terdapat sembilan tatanan yang menjadi perhatian. Kesembilan tatanan tersebut meliputi Kehidupan Masyarakat Sehat Mandiri; Permukiman dan Fasilitas Umum; Satuan Pendidikan; Pasar Sehat; Perkantoran dan Perindustrian; Pariwisata Sehat; Transportasi dan Tertib Lalu Lintas; Perlindungan Sosial; serta Penanggulangan Bencana.
Cakupan tersebut menunjukkan bahwa pembangunan kabupaten/kota sehat melibatkan berbagai aspek kehidupan masyarakat. Upaya menciptakan lingkungan yang sehat tidak hanya menjadi tanggung jawab sektor kesehatan, tetapi juga membutuhkan dukungan sektor pendidikan, infrastruktur, lingkungan, pariwisata, sosial, hingga kebencanaan.
Karena itu, Baiq Nelly menekankan pentingnya tindak lanjut terhadap hasil evaluasi KKS 2025. Penguatan kelembagaan, pembagian tugas lintas sektor, serta peningkatan kualitas dokumentasi dan pelaporan juga menjadi sejumlah hal yang perlu dipersiapkan oleh seluruh pihak terkait.
Menurutnya, pemenuhan indikator penilaian perlu didukung komitmen bersama agar setiap komponen dapat dipersiapkan dengan baik sebelum proses penilaian berikutnya dilaksanakan.
“Hal ini perlu menjadi perhatian dan komitmen kita bersama sehingga penilaian KKS Tahun 2027 untuk kategori kelembagaan, indikator 9 tatanan dan seluruh komponen penilaian lainnya dapat terpenuhi.”
Sebagai gambaran capaian sebelumnya, pada penilaian KKS Tahun 2025, Kabupaten Sumbawa Barat berhasil lolos seleksi nasional dan meraih penghargaan Kabupaten/Kota Sehat tingkat Padapa. Capaian tersebut menjadi salah satu modal sekaligus motivasi bagi daerah lain di NTB untuk terus meningkatkan kualitas pelaksanaan program KKS.
Ke depan, penguatan koordinasi dan kolaborasi antarperangkat daerah serta masyarakat diharapkan dapat mendukung terwujudnya kabupaten/kota yang sehat, aman, nyaman, dan berkelanjutan. Persiapan menuju penilaian 2027 pun menjadi kesempatan bagi pemerintah daerah untuk menindaklanjuti hasil evaluasi dan memperkuat pembangunan berwawasan kesehatan di seluruh wilayah NTB.
