Bappeda NTB Hadiri Pembahasan Data KPK, Dorong Pemerintahan Lebih Akuntabel
MATARAM – Penguatan tata kelola pemerintahan di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menjadi salah satu perhatian dalam koordinasi antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan jajaran Pemerintah Provinsi NTB. Salah satu langkah yang dibahas adalah pemenuhan kebutuhan data dari perangkat daerah sebagai bagian dari upaya mendukung perbaikan penyelenggaraan pemerintahan agar lebih transparan dan akuntabel.
Pembahasan tersebut berlangsung melalui Rapat Pembahasan Permintaan Data oleh KPK yang digelar di Kantor Inspektorat Provinsi NTB, Selasa (18/8/2026). Dalam pertemuan itu, Sekretaris Bappeda Provinsi NTB, Baiq Yunita Puji Widiani, ST., M.Si., hadir bersama Kepala Bidang Infrastruktur Kewilayahan, Laksmi Fortuna, ST., MT.
Rapat ini menjadi bagian dari koordinasi pemenuhan kebutuhan data yang diperlukan dalam mendukung upaya perbaikan tata kelola pemerintahan. Keterlibatan perangkat daerah diperlukan untuk memastikan kebutuhan informasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan dapat dikoordinasikan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
Dalam konteks pemerintahan daerah, ketersediaan data menjadi salah satu unsur penting dalam mendukung proses pengelolaan pemerintahan. Data yang disiapkan oleh perangkat daerah dapat menjadi bahan informasi dalam melihat pelaksanaan program, kebijakan, maupun berbagai aspek penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi perhatian dalam proses koordinasi.
Bagi Bappeda NTB, keterlibatan dalam pembahasan tersebut juga berkaitan dengan koordinasi pembangunan daerah. Sebagai perangkat daerah yang menjalankan fungsi perencanaan pembangunan, Bappeda memiliki peran dalam mendukung ketersediaan informasi dan koordinasi lintas sektor sesuai dengan kewenangannya.
Selain pemenuhan kebutuhan data, koordinasi antarperangkat daerah juga menjadi bagian penting dalam membangun sistem pemerintahan yang lebih terbuka dan bertanggung jawab. Sinergi tersebut diperlukan agar setiap perangkat daerah dapat menjalankan tugasnya secara terarah sekaligus mendukung upaya perbaikan tata kelola pemerintahan secara menyeluruh.
Melalui kegiatan ini, Pemerintah Provinsi NTB terus mendorong penguatan transparansi, akuntabilitas, dan integritas dalam penyelenggaraan pemerintahan. Upaya tersebut diharapkan dapat berjalan seiring dengan peningkatan kualitas pengelolaan pemerintahan dan pelayanan publik bagi masyarakat.
