Bappeda NTB Sampaikan Isu Strategis Pembangunan Daerah kepada Anggota DPD RI
MATARAM – Sejumlah isu strategis pembangunan Nusa Tenggara Barat (NTB), mulai dari penguatan Program Desa Berdaya, peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), pengembangan ekonomi kreatif, hingga percepatan pembangunan infrastruktur dan konektivitas, menjadi aspirasi yang disampaikan Pemerintah Provinsi NTB kepada Anggota DPD RI.
Aspirasi tersebut disampaikan Kepala Bappeda Provinsi NTB, Baiq Nelly Yuniarti, AP., M.Si., bersama Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Kominfotik) Provinsi NTB saat menerima kunjungan kerja Anggota DPD RI Komite IV dari Provinsi NTB, Hj. Evi Apita Maya, S.H., M.Kn., di Ruang Rapat Geopark Bappeda NTB, Selasa (4/8/2026).
Kunjungan kerja tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan tugas konstitusional DPD RI untuk menginventarisasi materi pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik dan Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045. Selain itu, pertemuan juga membahas berbagai isu strategis yang menjadi lingkup tugas Komite IV DPD RI.
Dalam pertemuan tersebut, Baiq Nelly memaparkan arah pembangunan NTB yang diselaraskan dengan RPJPN 2025–2045. Sejumlah agenda pembangunan daerah turut menjadi perhatian, terutama penguatan Program Desa Berdaya, peningkatan kualitas SDM, pengembangan ekonomi kreatif, serta percepatan pembangunan infrastruktur dan konektivitas.
Penyelarasan arah pembangunan daerah dengan perencanaan nasional menjadi salah satu hal penting agar kebutuhan dan prioritas pembangunan NTB dapat terakomodasi dalam kebijakan pemerintah pusat. Terlebih, pembangunan di NTB membutuhkan dukungan dan koordinasi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat.
Sementara itu, Hj. Evi Apita Maya menegaskan bahwa seluruh aspirasi dan masukan dari Pemerintah Provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota akan menjadi bahan pembahasan dan perjuangan di tingkat pusat.
Ia juga menyoroti pentingnya ketersediaan data statistik yang akurat sebagai dasar penyusunan kebijakan nasional. Menurutnya, data yang tepat diperlukan agar program pemerintah dapat dirancang sesuai kebutuhan dan menjangkau sasaran yang semestinya.
Melalui pertemuan tersebut, berbagai masukan terkait kebutuhan pembangunan NTB diharapkan dapat menjadi bahan perhatian dalam pembahasan di tingkat pusat. Sinergi antara pemerintah daerah dan DPD RI juga menjadi bagian penting dalam mendorong perencanaan pembangunan yang berbasis data dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
