Bappeda NTB Dorong Pelatihan Kerja Sesuai Kebutuhan Industri, Tekan Pengangguran

MATARAM – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) mendorong pelaksanaan pelatihan vokasi yang disesuaikan dengan kebutuhan dunia usaha dan industri. Langkah ini dinilai penting agar tenaga kerja yang dihasilkan memiliki kompetensi sesuai kebutuhan pasar kerja, sekaligus membuka peluang untuk menekan angka pengangguran dan kemiskinan di daerah.

Upaya tersebut dibahas dalam Rapat Sinergitas Multi Stakeholder Penyelenggaraan Pelatihan Vokasi Stimulus Ekonomi Semester II Tahun 2026 melalui skema Tailor Made Training (TMT). Rapat dipimpin Kepala Bappeda Provinsi NTB, Baiq Nelly Yuniarti, AP., M.Si., bersama Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) NTB.

Kegiatan ini melibatkan perangkat daerah, lembaga pelatihan, dunia usaha, dunia industri, serta berbagai pemangku kepentingan di lingkup Pemerintah Provinsi NTB.

Dalam arahannya, Baiq Nelly menegaskan bahwa pembangunan daerah, khususnya dalam pengembangan sumber daya manusia dan ketenagakerjaan, membutuhkan kerja sama berbagai pihak. Pemerintah tidak dapat berjalan sendiri tanpa keterlibatan dunia pendidikan, lembaga pelatihan, dan pelaku usaha.

Menurutnya, program pelatihan kerja perlu diawali dengan pemetaan kebutuhan tenaga kerja di dunia usaha dan industri. Dengan demikian, materi dan kompetensi yang diberikan kepada peserta pelatihan benar-benar sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan oleh perusahaan maupun sektor usaha.

“Jangan sampai kita menyiapkan tenaga kerja tanpa mengetahui apa yang dibutuhkan dunia usaha dan industri. Justru kita harus bertanya terlebih dahulu, kompetensi seperti apa yang mereka perlukan, agar pelatihan yang diberikan benar-benar tepat sasaran,” tegas Baiq Nelly.

Pendekatan tersebut menjadi dasar pelaksanaan Tailor Made Training (TMT), yaitu skema pelatihan vokasi yang dirancang berdasarkan kebutuhan spesifik dunia kerja. Melalui pola ini, penyelenggaraan pelatihan diharapkan tidak hanya berorientasi pada jumlah peserta yang mengikuti pelatihan, tetapi juga kesesuaian keterampilan yang diperoleh dengan kebutuhan pasar kerja.

Selain mempersiapkan tenaga kerja yang kompeten, skema TMT juga diharapkan dapat membuka lebih banyak peluang kerja bagi masyarakat. Pelatihan vokasi tersebut turut diarahkan untuk mendorong lahirnya wirausaha baru yang dapat berkontribusi terhadap perekonomian daerah.

Sinergi antara pemerintah, lembaga pelatihan, dan dunia industri menjadi bagian penting dalam upaya tersebut. Keterlibatan dunia usaha sejak tahap identifikasi kebutuhan kompetensi diharapkan membuat program pelatihan lebih tepat sasaran dan memiliki keterkaitan langsung dengan kesempatan kerja.

Melalui penyelenggaraan pelatihan vokasi Semester II Tahun 2026 ini, Pemerintah Provinsi NTB berharap pengembangan keterampilan tenaga kerja dapat berjalan sejalan dengan kebutuhan industri serta mendukung upaya penurunan pengangguran dan kemiskinan menuju NTB Makmur Mendunia.