Bappeda NTB Susun Laporan SDGs 2025, Jadi Dasar Evaluasi Pembangunan Daerah
MATARAM – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) mulai mengoordinasikan penyusunan Laporan Tahunan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau Sustainable Development Goals (SDGs) Tahun 2025. Laporan ini akan menjadi salah satu dasar untuk mengevaluasi capaian pembangunan sekaligus memperkuat strategi percepatan pencapaian 17 tujuan SDGs di NTB.
Penyusunan laporan tersebut dibahas dalam Rapat Koordinasi Penyusunan Laporan Tahunan TPB/SDGs Tahun 2025 yang dipimpin Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam (SDA) Bappeda Provinsi NTB, Iskandar Zulkarnain, S.Pt., M.Si., di Ruang Rapat Geopark Bappeda NTB, Rabu (15/7/2026).
Rapat koordinasi ini difokuskan pada penghimpunan data capaian indikator, program, dan kegiatan dari seluruh perangkat daerah serta para pemangku kepentingan. Data tersebut diperlukan untuk menggambarkan perkembangan pelaksanaan berbagai tujuan pembangunan berkelanjutan di Provinsi NTB selama 2025.
Keberadaan laporan tahunan ini memiliki peran penting dalam melihat sejauh mana program dan kegiatan pembangunan daerah telah mendukung pencapaian target SDGs. Melalui data yang dihimpun, pemerintah daerah dapat melakukan evaluasi terhadap capaian yang sudah diperoleh sekaligus mengidentifikasi aspek yang masih perlu diperkuat.
Sebagai agenda pembangunan global, SDGs mencakup 17 tujuan yang berkaitan dengan berbagai persoalan, mulai dari pengentasan kemiskinan, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, kesetaraan, pertumbuhan ekonomi, hingga perlindungan lingkungan.
Dalam proses penyusunannya, keterlibatan seluruh perangkat daerah dan pemangku kepentingan menjadi bagian penting untuk memastikan data yang dikumpulkan akurat dan dapat menggambarkan kondisi pembangunan secara menyeluruh.
Bappeda NTB melalui koordinasi tersebut mendorong penguatan kerja sama antarpihak dalam penyusunan laporan. Hasil evaluasi nantinya diharapkan dapat menjadi bahan penguatan strategi percepatan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan di NTB.
Upaya ini juga diarahkan untuk mendukung pembangunan daerah yang lebih terukur, berkelanjutan, dan memberikan manfaat bagi masyarakat, sejalan dengan visi NTB Makmur Mendunia.
