Lebih jauh, Fihir mengungkapkan soal stafsus Gubernur dan Wakil Gubernur NTB semestinya Pj Gubernur ikut bertanggungjawab. Sebab Pj Gubernur NTB, H Lalu Gita Ariadi merupakan Sekda di era pemerintahan Zul – Rohmi.
Menurutnya, sebagai panglima birokrasi di NTB, Lalu Gita Ariadi selaku Sekda saat itu pasti mengetahui mulai rekrutmen, daftar nama, hingga gaji dan honor stafsus Gubernur dan Wagub NTB.
“Pj Gubernur kan tadinya Sekda, jadi pasti tahu soal stafsus ini. Karena konon SK stafsus juga turut ditandatangani Sekda. Intinya Pj Gubernur ini kan bagian dari masa lalu di kepemimpinan Zul-Rohmi harus ikut tanggungjawab,” ujarnya.
Fihir menekankan, sebaiknya Pj Gubernur dan jajaran Pemprov NTB berfokus mengejar waktu dan menyelesaikan tupoksi penyelenggaraan pemerintah daerah ini. Bukannya justru terkesan menimbulkan pro kontra di tengah publik.
“Koar-koar” soal rencana mutasi sejumlah pejabat eselon II dan III yang beberapa pekan ini selalu terlontar dari Pj Gubernur NTB, juga dinilai Fihir sebagai hal yang kontra produktif.
“Kesan yang muncul ke publik jadi seperti ada gap antara Lalu Gita dengan Zul-Rohmi, dan saat ini dilampiaskan ketika sudah menjadi Pj Gubernur. Ini kan jadi citra buruk bagi NTB yang katanya mau Maju dan Melaju. Kalau buat keributan terus, mending Pj Gubernur dan pejabat yang ribut ini mundur saja, nggak akan maju kita,” tegasnya.
