Diberitakan di sejumlah media sebelumnya, temuan BPK itu terlontar dari Penjabat (Pj) Gubernur NTB, H Lalu Gita Ariadi yang diwakili oleh Pelaksana Harian (Plh) Sekda NTB, Muhammad Nasir, pasca menggelar exit meeting dengan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Perwakilan NTB, Jumat 29 September 2023, di Kantor Gubernur NTB.
Dikatakan Nasir, berdasarkan hasil pertemuan itu, keberadaan Staf Khusus (Stafsus) Gubernur dan Wakil Gubernur NTB (Zul-Rohmi), masuk dalam salah satu temuan BPK. Dimana temuan BPK ini terkait dengan penggajian, dan kinerja puluhan Stafsus tersebut.
“Ini (penggajian) salah satu item yang jadi temuan BPK. Kita sudah lakukan evaluasi, dan saya mau melapor sekarang ke Gubernur (Pj),” ujar Nasir.
Atas temuan itu, maka Pemprov kata Nasir akan menindaklanjuti dengan melakukan sejumlah evaluasi. Mengingat tak sedikit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang terkuras, untuk membayar staf khusus yang direkrut Gubernur dan Wakil Gubernur (Zul-Rohmi) itu.
“Kan sudah kemarin sekitar Rp 2 miliar lebih (alokasi gaji Staf khusus, red),” ujarnya.
Sementara Inspektur Provinsi NTB Ibnu Salim, S.H., M.Si., menegaskan, apapun yang menjadi rekomendasi BPK harus ditindaklanjuti. Namun diakuinya, hingga sekarang belum ada rekomendasi tertulis dari BPK terkait keberadaan staf khusus.
Pihaknya baru menerima rekomendasi secara verbal dan belum dituangkan dalam tersurat.
“Kan belum ada rekomendasi BPK sekarang ini. Nanti kalau sudah definitif dapat laporan hasil pemeriksaan, baru kita pelajari dan tindaklanjuti selama 60 hari. Tapi kalau sekarang BPK mengevaluasi, hasil evaluasinya kita tindaklanjuti. Kalau tidak ditindaklanjuti akan menjadi temuan,” terangnya.
