Langkah digitalisasi ini, jelas Gepa, sejalan dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN RI Nomor 3 Tahun 2023 yang mengatur penerbitan dokumen elektronik dalam pendaftaran tanah. Ia menekankan bahwa sertifikat elektronik membawa banyak manfaat, mulai dari keamanan data yang lebih terjamin, efisiensi, hingga transparansi proses layanan pertanahan yang kerap menjadi keluhan masyarakat.
Tidak hanya itu, masyarakat juga tidak perlu lagi datang ke kantor pertanahan untuk sebagian besar layanan. Dengan digitalisasi ini, BPN Manggarai memperkirakan kunjungan langsung ke kantor pertanahan bisa berkurang hingga 80%, sehingga masyarakat dapat menghemat waktu dan tenaga. Selain itu, digitalisasi ini juga berfungsi sebagai upaya mitigasi risiko bencana, seperti banjir dan gempa, yang bisa merusak dokumen-dokumen fisik.
“Transformasi digital ini juga diharapkan mempersempit ruang gerak mafia tanah, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat pada pelayanan pertanahan di Manggarai,” tambah Gepa.
Dengan adanya sertifikat elektronik, BPN Manggarai optimis mampu meningkatkan kualitas pelayanan dan keamanan arsip pertanahan, sehingga masyarakat Manggarai dan seluruh NTT dapat menikmati layanan yang lebih modern, cepat, dan terpercaya.
