Sinergi dengan Bawaslu, KMHDI NTB Siap Kawal Pemilu 2024

MATARAM – Pimpinan Daerah Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia Nusa Tenggara Barat (KMHDI NTB) membangun komunikasi bersama Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi NTB berkaitan dengan pemantauan Pemilu 2024 mendatang. Rabu, (28/09/2022)

Ketua PD KMHDI NTB, I Nyoman Ari Suputra mengatakan bahwa audiensi atau pertemuan ke Bawaslu Provinsi NTB ini untuk melaksanakan surat Himbauan Pimpinan Pusat KMHDI yang sudah menerima Sertifikat Resmi menjadi pemantau Pemilu 2024 yang akan datang. 

“kedatangan kami ke Bawaslu selain untuk menindaklanjuti himbauan Pimpinan Pusat kami juga ingin membangun komunikasi dan sinergisitas antara Bawaslu dan KMHDI NTB,” ujar Ari. 

Untuk Kota Mataram, kata Ari, pimpinan Cabang Kota Mataram sudah melakukan Audiensi ke Bawaslu Kota. Ia berharap setalah adanya audiensi ini dapat meningkatkan komunikasi dan sinergi baik di Tingkat Kota maupun Provinsi. 

“Semoga terjalin sinergi yang lebih erat antara Bawaslu dengan KMHDI NTB dalam menyongsong pesta Pemilu 2024,” ucap Ari.

Sekretaris PD KMHDI NTB, Ni Putu Virgi Eka Ayu Rasta yang juga ikut bersama dalam audiensi menambahkan bahwa peranan pemuda atau organisasi kepemudaan sangat diperlukan dalam menyukseskan Pemilu di tahun 2024 menjadi pemilu yang demokrasi yang lebih baik untuk kedepannya. 

“Harapan kami dengan keterlibatan pemuda maupun OKP yang terdaftar sebagai pemantau Pemilu dapat lebih aktif dalam tugas pemantauan agar Pemilu dapat berjalan dengan baik serta dapat melahirkan Pemilu yang bersih, jujur dan adil,” katanya.

Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran, Data dan Informasi, Suhardi berharap agar KMHDI NTB menjadi motor penggerak bagi OKP yang ada di Provinsi NTB serta mengkampanyekan Peraturan BAWASLU RI Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pemantauan Pemilihan Umum.

“Sahabat-sahabat KMHDI NTB bisa membuat agenda sosialisasi atau semacamnya dan juga mengajak seluruh elemen kepemudaan untuk ikut hadir pada agenda tersebut. Bawaslu selalu siap ikut terlibat dalam membagikan wawasan tentang pemantauan Pemilu,” ujarnya.

Suhardi menambahkan, saat ini yang menjadi fokus  Bawaslu bukan hanya money politik melainkan politik identitas di Pemilu 2024 mendatang.

“Politik identitas itu disampaikan oleh kelompok tertentu untuk merugikan calon tertentu dan menguntungkan calon tertentu. Padahal, dampak dari politik identitas bisa memicu konflik horisontal. Ini sangat membahayakan iklim demokrasi di negara kita,” papar Suhardi.(*)