Gubernur Iqbal Lakukan Mutasi Besar-Besaran: Pejabat Gelisah, Birokrasi NTB Bersiap Alami Guncangan

Mataram – Pemerintahan baru di Nusa Tenggara Barat (NTB) bersiap menghadapi babak baru. Gubernur NTB Dr. Lalu Muhamad Iqbal dikabarkan akan menggelar mutasi besar-besaran dalam waktu dekat. Perombakan ini menjadi yang pertama sejak pasangan Iqbal-Dinda resmi dilantik, dan diprediksi akan mengubah peta birokrasi secara drastis.

Hampir semua kepala dinas di lingkungan Pemprov NTB dikabarkan akan terkena rotasi atau bahkan digeser dari jabatannya. Seorang sumber yang enggan disebutkan namanya menyebutkan bahwa mutasi ini sudah mendapat lampu hijau dari pemerintah pusat, bahkan daftar nama pejabat yang akan digeser telah disetujui oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

“Ini bukan mutasi biasa. Hampir seluruh OPD mengalami perubahan. Beberapa pejabat yang sering terseret isu negatif di publik kemungkinan besar akan digeser,” ujar sumber tersebut.

Perombakan besar ini tentu saja menimbulkan gelombang kegelisahan di kalangan pejabat eselon II. Sejumlah kepala dinas kini mulai sibuk mencari informasi mengenai nasib mereka, sementara sebagian lainnya memilih diam dan menunggu instruksi.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan NTB, Dr. Aidy Furqon, serta Kepala Dinas Pariwisata NTB, Jamaludin Malady, misalnya, belum memberikan tanggapan ketika dikonfirmasi. Dua OPD ini memang menjadi sorotan, terutama setelah kasus dugaan korupsi Dana Alokasi Khusus (DAK) dan polemik pergantian Event Organizer (EO) dalam acara Pesona Khazanah Ramadhan 2025 mencuat ke publik.

Di sisi lain, beberapa pejabat memilih bersikap tenang dan menerima kebijakan ini dengan lapang dada. Direktur RSUD Provinsi NTB, dr. Lalu Herman Mahaputra, misalnya, menganggap mutasi adalah hal yang wajar dalam pemerintahan.

“Mutasi itu hal biasa, prerogatif pimpinan. Kita sebagai prajurit harus siap bertugas di mana saja,” ujarnya santai.

Hal serupa juga disampaikan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Pemerintah Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil (DPMPD-Dukcapil) NTB, Ahmad Nur Aulia. Ia menegaskan bahwa sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN), dirinya akan mengikuti keputusan pimpinan.

Namun, pertanyaan besar yang muncul adalah: apakah mutasi ini benar-benar untuk penyegaran birokrasi atau justru ajang pembersihan politik? Dengan adanya isu tentang pejabat bermasalah yang menjadi target perombakan, publik kini menunggu bagaimana langkah konkret Gubernur Iqbal dalam membentuk tim pemerintahan yang solid dan bersih.

Sejauh ini, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) NTB, Yusron Hadi, masih enggan memberikan keterangan resmi terkait rencana mutasi ini.

Dalam waktu dekat, wajah birokrasi NTB akan berubah total. Pejabat-pejabat yang sebelumnya memiliki pengaruh besar bisa saja tergeser, sementara figur baru akan muncul menggantikan mereka. Akankah mutasi ini menjadi awal reformasi birokrasi di NTB, atau justru menciptakan kegaduhan baru?