Dapur Gizi di Lombok Barat Mati Total! Kepala SPPG dan Yayasan Saling Bongkar Alasan
Lombok Barat – Di sebuah dapur gizi di kawasan Montong Are, panci-panci besar kini terdiam. Kompor yang biasanya menyala sejak pagi untuk menyiapkan makanan bergizi bagi anak-anak penerima manfaat program MBG, mendadak dingin.
Tak ada aroma nasi hangat, tak ada hiruk pikuk petugas dapur. Semua berhenti begitu saja.
Menurut Kepala SPPG Montong Are 2, Lalu Den Nune Ali, anggaran dari pusat belum turun.
“Anggaran belum turun, jadi tidak ada dana untuk beroperasi. Orang pusat sudah tahu,” katanya singkat saat dihubungi wartawan.
Namun di sisi lain, Yayasan Agniya Pagutan Timur selaku mitra pelaksana punya cerita berbeda jauh lebih tajam dan mencurigakan.
Saldo Masih Ratusan Juta, Jadi Alasan Apa Lagi?
Ketua Yayasan Agniya, Hariyanto, M.H., menyebut tidak ada alasan keuangan yang sah di balik penutupan itu.
“Saldo virtual account SPPG Montong Are 2 masih sekitar Rp297 juta. Jadi bagaimana bisa dikatakan tidak ada dana?” ujarnya.
Ia bahkan menegaskan, surat edaran penutupan yang dikirim lewat WhatsApp tidak menyebut alasan keuangan sama sekali.
“Yang disebut hanya alasan administrasi. Tapi di lapangan, operasional dihentikan. Ini membingungkan dan tidak sesuai mekanisme,” katanya.
Dapur Gizi yang Kehilangan Kepercayaan
Menurut Hariyanto, peristiwa ini hanyalah puncak dari serangkaian persoalan di SPPG Montong Are 2.
Yayasan Agniya mencatat adanya penggunaan bahan makanan sisa dua hari sebelumnya, yang hasil uji laboratoriumnya mengandung bakteri, serta perilaku tidak profesional di lingkungan kerja.
“Kalau mutu dan etika diabaikan, yang dirugikan adalah anak-anak. Mereka seharusnya menerima makanan segar dan layak,” ujarnya.
Masalah makin pelik ketika penyaluran kategori 3B tak dilakukan dengan alasan tidak ada food tray, padahal data menunjukkan stok masih mencukupi.
Pertentangan Dua Versi
Di satu sisi, Kepala SPPG menegaskan penutupan semata karena kendala anggaran. Di sisi lain, yayasan menilai alasan itu tidak berdasar karena saldo dana masih tersedia dan tidak ada pemberitahuan resmi dari BGN.
Kontradiksi itu menciptakan ruang abu-abu yang berpotensi mengguncang kepercayaan terhadap pelaksanaan program nasional.
“SPPG itu perpanjangan tangan negara di bidang gizi. Kalau ditutup sepihak, tanpa dasar, itu bisa jadi preseden buruk,” tegas Hariyanto.
Anak-anak di Persimpangan
Yang paling dirugikan dari kisruh ini tentu bukan lembaga, melainkan anak-anak penerima manfaat. Mereka kini menunggu, sementara dapur berhenti, dan birokrasi saling tuding.
“Yang kami khawatirkan, di balik administrasi yang ribut, ada perut-perut kecil yang kosong. Ini soal tanggung jawab kemanusiaan,” ujar Hariyanto lirih.
Yayasan Agniya pun meminta Badan Gizi Nasional (BGN) turun langsung menelusuri fakta dan memastikan pelayanan kembali berjalan.
Menanti Sikap BGN
Hingga kini, BGN RI belum memberikan tanggapan resmi atas persoalan tersebut. Namun publik berharap lembaga itu segera mengambil langkah tegas bukan sekadar untuk menyelesaikan konflik, tapi mengembalikan kepercayaan bahwa dapur gizi negeri ini masih berpihak pada rakyat kecil.
