Ancaman Nyawa Pedagang Pasar Kediri: Gedung Nyaris Ambruk Tak Diperbaiki Sejak Gempa 2018
Lombok Barat — Ratusan pedagang di Pasar Kediri, Kabupaten Lombok Barat (Lobar), NTB, terpaksa menjalani hari-hari mereka dengan perasaan cemas dan terancam. Sejak tragedi gempa dahsyat yang mengguncang Lombok pada tahun 2018, kondisi bangunan pasar yang nyaris ambruk masih dibiarkan tanpa perbaikan, menyisakan bekas reruntuhan yang berpotensi membahayakan keselamatan jiwa para pedagang dan pengunjung.
Dalam kondisi yang mengkhawatirkan ini, pedagang tidak hanya menghadapi ancaman fisik dari bangunan yang rapuh, tetapi juga beban psikologis yang berat. Meskipun mereka berusaha menjalani kehidupan sehari-hari, rasa takut akan kemungkinan gempa susulan menghantui mereka setiap saat. Samsul, salah satu staf pengelola pasar, mengungkapkan, “Kadang kalau ada isu gempa atau gempa kecil, kita langsung keluar dari kantor. Takut.” Ketakutan ini bukan tanpa alasan, mengingat kondisi gedung yang semakin memburuk, dengan plafon dan dinding yang retak serta terkelupas, menciptakan suasana yang menyerupai gedung terbengkalai.
Gedung kantor pasar yang seharusnya menjadi pusat aktivitas justru lebih mirip gudang rongsokan. Dengan dinding kotor, anak tangga yang tidak terawat, dan bau menyengat khas pasar, kondisi tersebut semakin memperburuk pengalaman berbelanja dan berjualan. Setiap kali ada aktivitas di lantai dua, bangunan tersebut bergetar, membuat staf pengelola pasar merasa panik dan was-was akan keselamatan mereka.
Meskipun Kepala Pasar Kediri, Murham, telah mengirimkan tiga surat kepada pemerintah daerah (Pemda) untuk meminta perbaikan, hingga saat ini belum ada tanggapan yang memadai. “Kami telah mengajukan permohonan perbaikan. Terakhir kami bersurat ke Pemda, Disperindag, dan Bappenda sekitar empat hingga lima bulan lalu,” ujar Murham, yang akrab disapa Pak Bur.

Ironisnya, meskipun kondisi pasar sangat memprihatinkan, Pemda tetap menetapkan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang semakin tinggi. Tahun ini, mereka menargetkan pemasukan sekitar 539 juta rupiah, setelah tahun sebelumnya berhasil mencapai 390 juta rupiah. Hal ini bertentangan dengan kenyataan bahwa daya beli masyarakat menurun, dan semakin banyak pedagang yang mengeluh tentang kesulitan untuk membayar retribusi akibat penurunan omzet, yang dipicu oleh beralihnya masyarakat ke belanja online.

“Pedagang konveksi banyak yang mengeluh untuk membayar retribusi. Hidup segan, mati tak mau. Kita kadang merasa malu untuk menagih retribusi kepada mereka,” ungkap Murham, mencerminkan realitas pahit yang dihadapi pedagang di tengah tuntutan pemerintah yang terus meningkat tanpa dukungan yang layak.
Keprihatinan ini semakin mendalam ketika melihat bahwa perbaikan bangunan yang terabaikan sejak gempa 2018 menunjukkan kurangnya perhatian dari pihak berwenang terhadap keselamatan dan kesejahteraan masyarakat. Dalam situasi yang semakin memprihatinkan ini, harapan akan perbaikan infrastruktur menjadi harapan yang semakin samar bagi pedagang dan pengelola pasar yang berjuang untuk bertahan. Apakah Pemda akan mendengarkan suara mereka dan segera mengambil tindakan? Hanya waktu yang akan menjawab.
Tinggalkan Balasan